MERAHPUTIH I SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak pada empat kabupaten/ kota di Jateng. Peluncuran secara simbolis dilakukan di Kantor Kecamatan Gayamsari Semarang, Jumat (8/3/2024).
Sumarno mengatakan, GPM bertajuk Sinergi Sosialisasi Harga Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), digelar di Kota Semarang, Surakarta, Batang, dan Cilacap. Sebanyak 24 ton beras dari Bulog disediakan, dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
“Harapannya, menjelang Ramadan ini saudara-saudara kita sudah mempunyai persedian (beras), sehingga harga-harga tidak terjadi gejolak yang signifikan,” ujarnya.
Dikatakan, kegiatan itu penting dilakukan, supaya bisa mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga komoditas pangan. Rencananya, kegiatan serupa juga dilaksanakan pada 15 Maret dan 2 April 2024 di beberapa kabupaten/kota, terutama pada daerah-daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng di Solo, Tegal, dan Purwokerto.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Selain kolaborasi dengan Pemprov Jateng, Kantor Perwakilan BI Jateng di juga bersinergi dengan pemerintah daerah setempat menggelar pasar murah jelang HBKN.
Salah seorang warga, Siti Fatimah mengaku senang dengan adanya GPM, yang menjual beras dan bahan pokok lainnya dengan harga murah. Seperti beras medium seberat lima kilogram dihargai Rp52 ribu, sedangkan harga di pasar mencapai Rp83 ribu untuk jenis beras serupa.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Warga Jalan Margosari Kota Semarang itu berharap, pemerintah sering mengadakan kegiatan GPM, untuk membantu masyarakat dengan pendapatan rendah. Terlebih menjelang Ramadan, di mana hampir semua bahan pokok harganya melambung. Seperti minyak goreng, telur ayam, gula pasir, dan lainnya.
“Saya sangat senang ada pasar murah ini. Harganya murah, sehingga membantu pengeluaran warga kurang mampu,” ujarnya. (red)
Editor : prass prasetyo