MERAHPUTIH I JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) resmi menandatangani kerja sama strategis dalam pembangunan berbagai sektor. Bertajuk “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat”, penandatanganan berlangsung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam kerja sama ini, TNI AD akan berperan aktif dalam berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga lingkungan hidup.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah selatan dan utara Jawa Barat. Dedi menyoroti minimnya akses layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar di Jabar selatan. Sementara itu, Jabar utara masih rawan bencana dan memerlukan perhatian khusus.
“Dengan kehadiran TNI AD, kita ingin pembangunan lebih merata. TNI bukan hanya sebagai penjaga negara, tetapi juga bagian dari masyarakat yang aktif membangun,” ujar Dedi.
Para prajurit TNI akan turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan membantu dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan begitu, kedekatan antara TNI dan masyarakat akan semakin erat.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
Selain infrastruktur, kerja sama ini juga mencakup bidang pengelolaan sampah. Dedi berharap para Babinsa yang bertugas di desa-desa dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah, termasuk dalam penggunaan teknologi tepat guna seperti mesin pengolah sampah.
Di sektor lingkungan, keterlibatan TNI dalam perlindungan hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai menjadi hal krusial. Gubernur Jabar menyoroti maraknya sertifikasi lahan sempadan sungai oleh individu maupun perusahaan yang berpotensi merusak ekosistem.
“Keseimbangan antara hulu dan hilir harus dijaga. TNI bisa menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan dan lingkungan,” tegas Dedi.
Jenderal Maruli Simanjuntak menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan pentingnya data mutakhir terkait geografi, demografi, dan aspek lainnya sebagai dasar evaluasi efektivitas program.
“Kita akan lihat bagaimana perkembangan ini dalam beberapa tahun ke depan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita berharap ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat,” kata Maruli. (red)
Editor : prass prasetyo