Dedi Mulyadi Tegaskan: Kecelakaan Lalu Lintas Lebih Mematikan dari Bencana Alam, Jabar Siapkan Langkah Darurat

MERAHPUTIH I BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mulai mengambil langkah serius dalam menertibkan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayahnya. Tak tanggung-tanggung, kebijakan lintas sektor pun diintegrasikan agar problem klasik soal truk tambang, jalan rusak, dan kecelakaan bisa ditangani secara sistemik.

Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11), KDM membuka fakta yang cukup mencengangkan.

“Korban bencana alam di Jawa Barat hingga kini tercatat 74 orang meninggal dunia. Tapi korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah lebih dari 3.300 jiwa. Ini berarti persoalan lalu lintas jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” tegasnya dengan nada prihatin.

Untuk menekan angka kecelakaan, Pemprov Jabar akan membangun pos layanan jalan terpadu di berbagai titik strategis. Pos ini dilengkapi dengan fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, patroli PJU, hingga tim medis dan keamanan.

“Kalau terjadi insiden, harus ada respons cepat. Tidak bisa dibiarkan korban menunggu pertolongan terlalu lama,” ujar KDM.

Selain itu, kebijakan baru juga disiapkan untuk mengakhiri praktik uji kendaraan yang asal-asalan. Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) hanya bisa dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.

“Kalau kendaraan tidak laik dan menimbulkan kecelakaan, maka bengkelnya ikut bertanggung jawab. Tidak bisa lagi lepas tangan,” tandasnya.

Langkah lain yang diambil Pemprov Jabar adalah audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat, bekerja sama dengan Organda Jawa Barat. Pemerintah memastikan setiap armada beroperasi sesuai standar keselamatan.

“Tolong jangan lagi ada kendaraan kanibal. Mobil yang tadinya satu karoseri, tiba-tiba diganti tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan bisa diawasi,” kata KDM.

Dalam sektor infrastruktur, Pemprov Jabar juga menempatkan pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan sebagai prioritas. Data terbaru menunjukkan banyak jembatan di Jabar yang berada dalam kondisi tidak ideal.

“Hari ini kami punya data lengkap, dan kondisinya memang tidak baik-baik saja. Karena itu, kami akan percepat pembangunan jembatan baru dan rehabilitasi yang sudah ada,” ujar KDM.

Ia menambahkan, kualitas jalan ke depan akan disesuaikan dengan karakter wilayah. Jalan di kawasan industri akan ditingkatkan menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur, sedangkan jalan di wilayah pegunungan dan pertanian akan dirancang sesuai kebutuhan fungsionalnya.

“Khusus jalan kawasan industri, lajurnya lebih banyak dan daya tahannya lebih tinggi. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keselamatan,” pungkasnya.(bor)

Editor : Redaksi