MERAHPUTIH I BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di provinsi tersebut mulai 2025. Reformasi itu mencakup pembenahan penerimaan siswa, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pelaksanaan pendidikan karakter bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Dedi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan rencana tersebut dalam rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar, baru-baru ini.
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas," kata Dedi.
Ia menegaskan, jika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, siswa diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemerintah Provinsi Jabar akan membantu pembiayaan siswa yang masuk ke sekolah swasta, asalkan penempatannya terencana dan terpantau.
Kebijakan serupa juga akan diterapkan untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Selain menata penerimaan siswa, KDM menaruh perhatian besar pada pembentukan karakter. Mulai 2 Mei 2025, pendidikan karakter akan diterapkan di sejumlah daerah yang dinilai siap, dengan dukungan dari TNI dan Polri.
Sekitar 30 hingga 40 barak milik TNI disiapkan untuk program ini. Siswa yang terindikasi sulit dibina atau terlibat perilaku negatif akan mengikuti pembinaan intensif selama enam bulan di barak, tanpa mengikuti sekolah formal. Mereka akan dijemput langsung oleh aparat TNI.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
"Ini bukan hukuman, tetapi pembinaan karakter agar anak-anak kita kembali ke jalur yang benar," ujar KDM.
Program ini dibiayai bersama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, KDM juga menegaskan larangan kegiatan seperti studi wisata, wisuda, dan aktivitas lain yang membebani orang tua murid. Ia mendorong agar kebijakan itu diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag.
Terkait dana hibah pendidikan, KDM mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana kepada yayasan pendidikan yang belum terverifikasi. Ia menyebut ada temuan yayasan baru yang mendapatkan dana miliaran rupiah tanpa melalui prosedur semestinya.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Kita akan ubah skemanya menjadi berbasis program pembangunan, bukan berbasis aspirasi politik," katanya.
Dedi juga membuka peluang untuk membantu pembangunan madrasah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemenag, dengan syarat sudah ada data siswa yang jelas.
Ke depan, ia berharap penataan pendidikan ini dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan hingga 100 persen pada jenjang SMA dan MA di seluruh wilayah Jawa Barat. (red)
Editor : Redaksi