MERAHPUTIH I BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmennya dalam menurunkan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor. Upaya ini dikoordinasikan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (29/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sinkronisasi program antarbidang menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah daerah menilai bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, agar setiap intervensi yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Jatim Raih Apresiasi Nasional atas Keberhasilan Tekan Stunting
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, menyampaikan bahwa stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola asuh, sanitasi, serta akses terhadap layanan dasar. Dampaknya pun tidak sekadar pada tumbuh kembang anak, melainkan juga menyentuh produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting bisa menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa. Maka, penanganannya harus melibatkan seluruh sektor melalui kolaborasi program yang terkoordinasi,” ujar Djoko.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan hari ini perlu diterjemahkan dalam aksi nyata yang bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiap langkah harus dilandasi oleh pedoman teknis yang jelas, sekaligus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Forum ini, lanjut Djoko, diharapkan menjadi ruang untuk menyusun rencana aksi, menyepakati jadwal pelaporan, hingga memperkuat komunikasi antar sektor guna menghasilkan solusi yang tepat sasaran.
Baca juga: Delegasi ASMOPSS Nikmati Pesona Geopark Wonocolo dan Borong Ledre Khas Bojonegoro
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, menuturkan bahwa isu stunting masih menjadi prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Salah satu arah kebijakan utama adalah percepatan penurunan stunting yang mendukung misi membangun sumber daya manusia Bojonegoro yang unggul dan berakhlak.
“Ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Bojonegoro untuk mendukung target nasional, yakni prevalensi stunting turun menjadi 14,4 persen pada 2029,” kata Gunawan.
Ia menjelaskan, data dari e-PPGBM menunjukkan tren penurunan stunting di Bojonegoro cukup signifikan. Pada 2018 prevalensi stunting tercatat 8,76 persen dan terus menurun hingga mencapai 2,00 persen pada akhir 2024. Capaian ini juga sejalan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang mencatat angka stunting sebesar 14,1 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Pemkab Bojonegoro Genjot Gerakan TOSS TBC, Target 2026 Bebas Tuberkulosis
Meskipun sempat terjadi fluktuasi dalam hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Pemkab Bojonegoro terus mengintensifkan intervensi spesifik dan sensitif melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami percaya bahwa dengan kerja bersama, target nasional bisa dicapai lebih cepat,” pungkas Gunawan. (red)
Editor : Redaksi