Harga Kedelai Terus Naik di Jatim, Pemerintah Upayakan Akses Langsung ke Produsen

harianmerahputih.id
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 di Surabaya, Selasa (29/4).

MERAHPUTIH I SURABAYA — Harga kedelai di Jawa Timur terus merangkak naik sejak Maret 2025, memicu kekhawatiran di kalangan pengrajin tahu dan tempe. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh gejolak pasar global, khususnya dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang turut memengaruhi rantai pasok komoditas pangan dunia.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, harga kedelai impor saat ini berada di kisaran Rp 12.500 per kilogram, sementara harga kedelai lokal menyentuh angka Rp 13.500 per kilogram.

Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang mempersempit ruang distribusi dan memperbesar biaya impor bahan baku, termasuk kedelai.

“Amerika Serikat merupakan negara produsen kedelai terbesar dunia dan selama ini menjadi pemasok utama kedelai bagi Indonesia, khususnya untuk kebutuhan industri tempe,” ujar Emil saat ditemui di Surabaya, Selasa (29/4/2025).

Menurut Emil, meskipun Brasil dan Argentina juga memproduksi kedelai dalam jumlah besar, namun karakteristik kedelai dari Amerika lebih sesuai untuk produksi tempe. Sementara itu, kedelai lokal lebih cocok digunakan untuk membuat tahu, karena kandungan air dan teksturnya.

“Kedelai dari Brasil cenderung tidak cocok untuk fermentasi tempe karena ukuran dan karakteristiknya berbeda. Sementara petani kita menghasilkan kedelai dengan kualitas baik untuk tahu,” lanjut mantan Bupati Trenggalek itu.

Kenaikan harga global disebabkan oleh perang tarif antara AS dan China, yang mengerek harga ekspor kedelai dari Amerika. Harga kedelai yang semula berada di kisaran Rp 10.500 per kilogram, kini melonjak hingga lebih dari Rp 12.000 di pasaran.

Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya

Namun demikian, Emil menyebut ada opsi bagi pelaku industri olahan kedelai untuk mengakses kedelai dengan harga lebih murah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jaringan distribusi langsung dari produsen awal (D1), yakni petani kedelai.

“Saat ini ada informasi bahwa di tingkat produsen D1, harga kedelai bisa ditekan hingga Rp 9.500 per kilogram. Ini yang sedang kami fasilitasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur agar pengrajin tahu-tempe bisa memperoleh bahan baku langsung dari sumbernya,” papar Emil.

Produsen D1 merupakan tahap paling awal dalam rantai distribusi, di mana petani menjual hasil panennya langsung sebelum melewati proses pengolahan atau distribusi lebih lanjut. Model distribusi ini diyakini mampu menurunkan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan ini menjadi penting mengingat kedelai merupakan bahan pangan strategis. Menurut catatan Asosiasi Pengrajin Tempe Tahu Indonesia (Gapoktindo), lebih dari 60 persen konsumsi kedelai di Indonesia digunakan untuk memproduksi tempe, sedangkan sisanya untuk tahu dan produk turunan lainnya.

Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik

Sementara itu, pelaku industri kecil menengah (IKM) pengolah tahu dan tempe di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai mengeluhkan tingginya biaya produksi. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa mengurangi jumlah produksi untuk menghindari kerugian.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan terus memantau perkembangan harga kedelai dan menyiapkan intervensi kebijakan yang diperlukan untuk menstabilkan pasokan dan harga.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan para pengrajin tetap dapat berproduksi. Kedelai bukan hanya soal bahan pangan, tapi juga menyangkut mata pencaharian banyak orang,” tegas Emil. (red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru