MERAHPUTIH I SEMARANG — Isu peredaran beras oplosan yang mencuat di sejumlah daerah kembali mengundang perhatian publik. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menanggapi fenomena tersebut dengan penekanan kuat bahwa praktik manipulasi kualitas pangan tidak dapat ditoleransi, baik dari sisi hukum negara maupun ajaran agama.
“Praktik seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Dari segi agama, ini bertentangan dengan prinsip halalan thayyiban bahan pangan harus halal dan baik. Artinya, ada kejelasan dalam asal-usul dan mutu. Dari sisi negara, tentu ini juga melanggar aturan,” tegas Taj Yasin, Kamis (17/7/2025).
Baca juga: Pemprov Jateng–BMKG Perkuat Sinergi Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem Saat Nataru
Menurutnya, perbuatan mengoplos beras, mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium demi meraup keuntungan, merupakan bentuk pengelabuan terhadap konsumen. Selain melanggar etika dagang, hal itu juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan pengawasan pangan yang selama ini dibangun dengan susah payah.
“Kami bekerja keras menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan pangan, tapi praktik seperti ini justru mencederai upaya bersama. Ini harus dihentikan,” ujarnya dengan nada serius.
Meskipun hingga kini belum ditemukan kasus beras oplosan secara langsung di wilayah Jawa Tengah, Taj Yasin menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah bersikap proaktif. Tim monitoring telah diterjunkan ke sejumlah pasar untuk melakukan pengecekan kualitas beras yang beredar.
“Begitu ada isu, kami langsung ambil tindakan. Tim di lapangan sudah bekerja. Jika ada bukti, tentu akan langsung diproses,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Jateng tidak bergerak sendiri. Koordinasi intensif dilakukan bersama kementerian terkait serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang telah terbentuk di tingkat daerah.
“Satgas Pangan bukan hanya formalitas. Mereka bergerak cepat dan siap mengambil langkah hukum jika pelanggaran ditemukan. Kami terus berkoordinasi dengan unsur pusat untuk mengantisipasi masalah ini,” ujarnya.
Baca juga: Jateng Peringati Hakordia, Gubernur Luthfi Tekankan Integritas Pejabat Publik
Lebih jauh, Taj Yasin juga mengingatkan pelaku usaha pangan, khususnya distributor dan pedagang beras, untuk menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks krisis pangan global dan fluktuasi harga yang masih terjadi, menjaga kualitas beras yang beredar menjadi bentuk nyata solidaritas terhadap masyarakat.
“Ini soal moral. Jangan korbankan hak masyarakat untuk mendapatkan pangan berkualitas demi keuntungan sesaat. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk konsumen, untuk ikut mengawasi peredaran beras di pasar. “Kalau ada yang mencurigakan, laporkan. Ini kerja bersama, bukan hanya pemerintah,” tandasnya.
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap isu beras oplosan bisa ditangani secara tuntas dan tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.(red)
Baca juga: Delegasi Connect Souq Sambangi Jateng, Bidik Kopi hingga Kelapa untuk Pasar Global
Editor : Redaksi