MERAHPUTIH I TUBAN — Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Santiko, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), Rabu (23/7/2025). Permintaan maaf itu disampaikan dalam forum terbuka di Balai Desa Pucangan, disaksikan puluhan jurnalis serta perangkat desa dan mitra koperasi.
Pernyataan tersebut menjadi titik balik dari ketegangan yang sempat mencuat pasca-peresmian gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dua hari sebelumnya. Dalam peluncuran nasional 80.081 KDMP secara serentak, pernyataan Santiko yang tidak menyebut peran krusial PPSD dinilai menyinggung pihak pesantren sebagai mitra utama koperasi.
Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana
"Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada pihak Ponpes Sunan Drajat dan PT PPSD. Saat itu saya tiba-tiba diberikan mikrofon dan tidak sempat menyusun kata. Yang saya sampaikan spontan," ucap Santiko dengan nada terbuka.
Santiko yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas KDMP Pucangan mengakui kesalahannya yang luput menyampaikan kontribusi strategis PPSD dalam merintis dan membesarkan gerai koperasi di desanya. Menurutnya, sejak awal pembangunan, PPSD telah berperan mulai dari renovasi bangunan, penyediaan barang dagangan, hingga penyusunan manajemen koperasi.
“Kontribusi mereka luar biasa. Kami tidak bisa pungkiri, warga kami merasakan manfaat langsung dari kehadiran koperasi ini. Dan semua berawal dari dukungan ekonomi dan manajerial dari pihak pesantren,” ujar Santiko.
Pasca permintaan maaf itu, Santiko berharap relasi yang sempat renggang bisa kembali diperbaiki. Ia mengakui bahwa KDMP Pucangan belum berjalan optimal, terutama dalam hal distribusi dan ketersediaan barang. Ia meyakini bahwa jika kerja sama dengan PPSD terjalin kembali, pengelolaan gerai bisa ditingkatkan dan diperluas cakupannya.
“Sudah hampir dua tahun koperasi ini berjalan. Kami harap ini tidak berhenti di sini. Kalau bisa, kerja sama kembali dibangun dan diperkuat ke depan,” katanya.
Santiko juga menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi. Ia menilai KDMP sebagai solusi nyata atas tantangan ketahanan ekonomi masyarakat desa, dan berharap keberadaan koperasi di Pucangan bisa menjadi percontohan yang berkelanjutan.
Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Tanggap Darurat, Presiden Prabowo Instruksikan Bantuan Diprioritaskan
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, yang turut hadir dalam forum tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap upaya rekonsiliasi. Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga seperti PPSD sangat penting untuk keberhasilan koperasi di tingkat desa.
“Koperasi desa tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari banyak sisi: permodalan, distribusi logistik, bahkan pelatihan SDM. Kolaborasi seperti ini yang perlu diperkuat,” tutur Agus.
Agus mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan pendekatan dengan pihak PPSD guna menjajaki kembali peluang kerja sama. Menurutnya, KDMP Pucangan seharusnya bisa menjadi contoh sukses kemitraan strategis antara desa dan lembaga keagamaan yang memiliki kekuatan ekonomi.
“Pemkab siap memfasilitasi dialog lanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan. Kita ingin ini jadi model yang bisa ditiru desa-desa lain di Tuban,” ujar Agus.
Persoalan KDMP Pucangan menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program strategis nasional di tingkat akar rumput. Ketidakhadiran pengakuan terhadap mitra lokal dalam forum besar justru berisiko meretakkan fondasi kolaborasi yang telah dibangun dari bawah.
Namun permintaan maaf terbuka dari Santiko dinilai sebagai langkah awal yang bijak untuk memulihkan kepercayaan dan merajut kembali kemitraan. Jika komunikasi antar pihak terus dijaga, dan peran masing-masing diakui secara proporsional, KDMP Pucangan berpotensi menjadi cerminan ideal dari koperasi desa yang inklusif dan partisipatif.
Dalam semangat membangun desa lewat koperasi, rekonsiliasi bukan sekadar urusan administratif. Ia menjadi fondasi keberlanjutan. Sebab keberhasilan koperasi, pada akhirnya, bergantung pada rasa saling percaya yang tumbuh di antara semua pemangku kepentingan. (red)
Editor : Redaksi