MERAHPUTIH I SURABAYA - Harapan petani tebu di Jawa Timur untuk memperoleh penghasilan layak dari hasil panennya kini berubah menjadi kecemasan mendalam. Puluhan ribu ton gula milik petani menumpuk di gudang-gudang pabrik, tak terserap pasar. Di tengah lesunya penyerapan tersebut, para petani terpaksa menanggung beban kerugian dan risiko keberlangsungan usaha pertanian mereka.
Data yang dihimpun Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Jawa Timur hingga Jumat (8/8/2025) mencatat jumlah stok gula mencapai 268.340 ton, terdiri dari 62.542 ton milik petani, 144.341 ton milik pedagang, dan 45.916 ton milik pabrik.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Namun yang menyayat hati, tak satu pun pedagang berani membeli gula petani, meski telah dilelang dengan harga yang sangat kompetitif. Ketua DPD HKTI Jawa Timur, HM Arum Sabil, menyampaikan keresahan yang mendalam atas kondisi ini.
“Lelang terakhir digelar pada 5 Agustus 2025 dengan harga Rp14.500 per kilogram. Itu lebih murah dibanding harga di luar Jawa yang berkisar Rp14.600 hingga Rp14.700. Tapi nyatanya, tak ada penawaran. Pedagang takut membeli karena tidak ada jaminan stabilitas harga,” ujar Arum dengan nada prihatin, di Surabaya, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, ketiadaan kepastian harga membuat pelaku pasar enggan mengambil risiko. Pedagang khawatir akan merugi bila harga tiba-tiba jatuh, sementara gula petani tetap tak terserap maksimal. Dampaknya, para petani pun kelimpungan dan akhirnya menjual di bawah harga pokok produksi, hanya demi bisa sedikit menutup ongkos tebang dan operasional.
Masalah ini tak sekadar soal harga. Lebih dari itu, Arum memperingatkan adanya efek domino yang bakal menghantam sektor hulu yakni proses budidaya tanaman tebu. Bila petani terpaksa menjual rugi, mereka akan kesulitan merawat kembali lahan dan tanaman setelah tebang.
“Kalau dibiarkan, petani tidak mampu memelihara kebun. Tanaman bisa mengalami stunting, pertumbuhan tidak optimal, dan ujung-ujungnya produksi tebu tahun depan bisa anjlok,” tegasnya.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Artinya, krisis penyerapan gula petani saat ini tak hanya mengancam pendapatan jangka pendek, tetapi juga mengganggu siklus produksi jangka panjang. Sektor pergulaan rakyat, yang selama ini menopang ketahanan pangan nasional, kini berada di ambang ketidakpastian.
Di tengah situasi pelik ini, intervensi pemerintah menjadi harga mati. Arum menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar yang realistis adalah keterlibatan negara untuk membeli gula petani dengan harga yang wajar, yakni Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram.
“Negara tidak boleh tutup mata. Harus ada skema pembelian langsung dari pemerintah. Ini bukan soal bisnis semata, tapi soal keberlanjutan hidup para petani yang menjadi tulang punggung pangan nasional,” katanya.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
Selain itu, HKTI Jatim juga mendorong pembentukan Badan Koordinasi Pergulaan Nasional, yang melibatkan berbagai instansi terkait. Badan ini nantinya diharapkan bisa merumuskan arah kebijakan pergulaan yang adil, berpihak pada petani, dan memberi kepastian bagi seluruh pelaku industri dari produsen hingga konsumen.
“Perlu ada penertiban distribusi gula yang tidak sesuai peruntukan. Petani harus fokus menghasilkan gula berkualitas, dan negara wajib menjamin kelangsungan bisnisnya. Harus ada jaminan harga minimal yang diatur secara resmi dan menjadi standar pembelian oleh pemerintah,” tandas Arum.
Kisah sedih petani tebu bukanlah hal baru dalam lanskap pertanian Indonesia. Namun tumpukan gula yang tak terserap, ditambah ketidakpastian harga, menjadi luka lama yang terus menganga. Ketika negara belum hadir secara nyata, para petani terpaksa bertahan di tengah ketidakpastian yang menyiksa.
Puluhan ribu ton gula rakyat kini menunggu uluran tangan kebijakan yang berpihak. Sebab, jika dibiarkan lebih lama, bukan hanya petani yang merugi, tapi juga sistem pangan nasional yang akan goyah dari fondasinya.(red)
Editor : Redaksi