MERAHPUTIH I SURABAYA – Jawa Timur membuka pintu lebar untuk menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan program beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi peningkatan gizi anak, khususnya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, langkah besar ini tak bisa dijalankan hanya bermodal semangat. Harus ada landasan hukum yang jelas dari pemerintah pusat agar implementasinya selaras dengan prosedur resmi dan aman secara regulasi.
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
“Kita siap menjadi implementor pertama jika pemerintah pusat merevisi aturan atau kebijakan terhadap beras fortifikasi,” kata Khofifah usai menerima kunjungan jajaran tim World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/8) malam.
WFP, badan kemanusiaan terbesar di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), datang ke Surabaya untuk menjajaki kolaborasi dalam mendorong asupan gizi anak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah beras fortifikasi, beras yang telah diperkaya dengan berbagai zat gizi penting seperti vitamin dan mineral untuk menekan angka stunting.
Khofifah menilai, idealnya kebijakan terkait beras fortifikasi diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas resmi. Aturan itu nantinya menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Jawa Timur, agar pelaksanaan MBG menggunakan beras fortifikasi tidak menabrak aturan yang ada.
“Jatim siap untuk mengimplementasikan program ini. Tapi regulasinya harus direvisi dulu, supaya saat program dijalankan semuanya sudah sesuai prosedur,” tegasnya.
Dari sisi pendanaan, Pemprov Jatim disebut sudah menyiapkan anggaran yang cukup. Tetapi Khofifah mengingatkan, ketersediaan dana saja tidak cukup jika kebijakan dari pusat belum sinkron. “Kita ingin memastikan semuanya clear sejak awal, supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Selain itu, Khofifah meminta WFP untuk memaparkan secara detail kandungan dan manfaat beras fortifikasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BGN, dan pemerintah pusat. Ia mencontohkan keberhasilan program makan gratis di India yang memanfaatkan beras fortifikasi sebagai bahan pangan utama.
“Kami siap jadi role model beras fortifikasi di Indonesia,” ujar Khofifah penuh keyakinan.
Sementara itu, Senior Advisor Analytics & Science for Food & Nutrition at the Nutrition and Food Quality Service United Nations WFP, Saskia de Pee, menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung langkah pemerintah Indonesia, khususnya Jatim, dalam mengintegrasikan beras fortifikasi ke dalam program MBG.
“Kami berdiskusi tentang kemungkinan memasukkan beras fortifikasi ke dalam MBG yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah,” kata Saskia.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Menurutnya, penggunaan beras fortifikasi akan memberikan tambahan asupan gizi yang dibutuhkan anak-anak, sekaligus memperkuat modal manusia Indonesia di masa depan.
“Kalau diproduksi masif, harganya akan turun dan menjadi lebih terjangkau. Ini bukan hanya intervensi pendidikan, tapi juga kesehatan dan gizi yang akan berdampak positif untuk anak Indonesia ke depan,” pungkasnya.
Dengan kesiapan anggaran, dukungan internasional, dan tekad menjadi pelopor, Jawa Timur kini menunggu satu hal: lampu hijau dari pemerintah pusat. Jika regulasi sudah disahkan, provinsi ini akan bergerak cepat menjadi contoh nasional dalam penguatan gizi anak melalui beras fortifikasi. (dpr)
Editor : Redaksi