MERAHPUTIH I JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh fungsi yang dijalankan lembaga legislatif, mulai dari legislasi, pengawasan, hingga penganggaran, sepenuhnya ditujukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Menurutnya, ketiga fungsi utama DPR itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghambat apalagi melemahkan jalannya pemerintahan.
Baca juga: Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Jadi Rp54,9 Juta per Jemaah
“Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi,” ujar Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, para pimpinan lembaga negara, serta anggota DPR dan DPD.
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan.
Ia menggambarkan DPR sebagai penjaga nurani rakyat yang memastikan kekuasaan negara tetap berada di jalur yang benar—setia kepada rakyat, patuh pada konstitusi, dan menjaga demokrasi agar berjalan dengan hikmat kebijaksanaan.
Puan juga menyoroti pentingnya prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baginya, sistem itu dirancang bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan demi menjaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain.
Baca juga: DPR Umumkan Skema Baru Gaji dan Tunjangan, Anggota Dewan Kini Terima Rp65,59 Juta Per Bulan
“Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” tegasnya.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun ini menjadi salah satu agenda penting menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Selain pidato Puan Maharani, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan yang menyoroti capaian pembangunan, tantangan ekonomi global, dan langkah-langkah strategis untuk menjaga persatuan bangsa.
Baca juga: DPR Tegas: Anggota Dinonaktifkan Tak Lagi Terima Gaji dan Tunjangan
Kedua agenda tersebut menjadi sorotan publik, mengingat momen ini tidak hanya menjadi ajang refleksi kinerja negara, tetapi juga sebagai penegasan arah kebijakan nasional ke depan.
Dengan penekanan pada kemitraan konstitusional antara pemerintah dan parlemen, Puan menutup pidatonya dengan ajakan untuk menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat. (RED)
Editor : Redaksi