MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan bahwa posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer tidak akan dibiarkan kosong terlalu lama. Kepastian itu disampaikan Kepala Negara saat meninjau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta, Selasa (26/8).
“Sudah diurus semuanya itu, ya, oke,” kata Presiden singkat sambil melambaikan tangan ke arah awak media yang menanyakan soal jabatan strategis tersebut.
Baca juga: Presiden Prabowo Tetapkan BPIH 2026, Pemerintah Tegaskan Komitmen Tingkatkan Layanan Haji
Prabowo menekankan, roda pemerintahan tidak boleh terganggu akibat adanya pejabat yang tersandung persoalan hukum. “Ada nanti, tenang saja,” tambahnya dengan nada mantap.
Pernyataan Presiden ini muncul menyusul keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025. Immanuel diduga terlibat dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca juga: Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Sumatera, Instruksi Presiden: “Prioritas Nasional”
Dalam pengumuman resmi, KPK menyebutkan Immanuel menerima uang Rp3 miliar dan sebuah motor mewah merek Ducati dari Irvian Bobby, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya. Praktik lancung ini diduga sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan pihak swasta maupun internal kementerian.
Kursi Wamenaker memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Menteri Ketenagakerjaan, khususnya di tengah tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Dari isu upah minimum, perlindungan buruh migran, hingga peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja, jabatan tersebut tak bisa dibiarkan kosong dalam waktu lama.
Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Tanggap Darurat Total untuk Banjir Sumatera
Meski demikian, Presiden belum mengungkap siapa sosok yang diproyeksikan menggantikan Immanuel. Beberapa nama disebut-sebut sudah masuk dalam radar, baik dari kalangan profesional maupun politisi partai koalisi. (red)
Editor : Redaksi