MERAHPUTIH I BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pejabat yang menutupi atau memanipulasi data, terutama terkait isu deposito dana APBD Jabar di perbankan yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kalau ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data sebenarnya, atau menyembunyikan hal yang seharusnya terbuka untuk masyarakat, saya tidak segan-segan berhentikan pejabat itu,” tegas Dedi di Bandung, Rabu (22/10).
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
Ancaman tersebut berlaku untuk semua level pimpinan, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah.
“Saya tidak peduli jabatannya apa. Kalau terbukti bohong, siap-siap dicopot,” ujarnya dengan nada tegas.
Langkah Dedi ini menyusul polemik yang mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Jawa Barat termasuk salah satu dari 15 daerah yang memiliki dana deposito besar di bank, bukan di bank pembangunan daerahnya sendiri. Dalam rapat koordinasi inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10), Purbaya mengungkap bahwa Jawa Barat memiliki deposito hingga Rp4,17 triliun.
Selain Jawa Barat, disebut pula DKI Jakarta dengan deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Purbaya merinci data tersebut berasal dari laporan Bank Indonesia, yang mencatat total dana mengendap di kas daerah mencapai Rp233 triliun.
Baca juga: APBD Jatim 2026 Disahkan, Pendapatan Turun tetapi Program Prioritas Tetap Didorong
Menanggapi itu, Dedi Mulyadi langsung bergerak cepat. Ia dikabarkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia untuk mengklarifikasi sumber data yang digunakan dan mencocokkannya dengan data milik Pemprov Jabar.
“Semua proses verifikasi data ini akan kami lakukan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu fakta sebenarnya, bukan rumor atau persepsi yang menyesatkan,” tegasnya.
Dedi menilai, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus politik kepada rakyat Jawa Barat. Ia berkomitmen, hasil verifikasi akan diumumkan secara publik tanpa disembunyikan sedikit pun.
Baca juga: APBD Surabaya 2026 Resmi Ditetapkan Rp12,7 Triliun, Eri Cahyadi Genjot PAD lewat Aset dan Reklame
“Kalau ternyata benar ada penyimpangan, kita tindak. Tapi kalau datanya keliru, publik juga harus tahu yang sebenarnya. Tidak boleh ada yang main dua kaki dalam urusan sebesar ini,” pungkasnya.
Langkah tegas Dedi ini menjadi sinyal kuat bahwa dirinya ingin menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di tubuh birokrasi Jabar, sekaligus menepis tudingan bahwa pemerintahannya menimbun uang rakyat di rekening deposito.(red)
Editor : Redaksi