MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan layanan transportasi publik andalan warga, Bus Trans Jatim, akan tetap beroperasi sepanjang tahun 2026. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di tengah kekhawatiran publik soal potensi penghentian layanan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Insyaallah aman,” ujar Khofifah singkat saat ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/10/2025).
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Kepastian ini sekaligus menepis kekhawatiran yang sempat mencuat setelah muncul informasi adanya pemangkasan dana transfer pusat ke daerah yang berimbas pada sejumlah program strategis Pemprov Jatim, termasuk sektor transportasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, kebutuhan anggaran operasional Trans Jatim telah masuk dalam prioritas utama pemerintah daerah.
“Program ini adalah bentuk pelayanan publik yang nyata dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kami pastikan tetap berjalan. Trans Jatim merupakan program prioritas gubernur yang wajib dipertahankan,” tutur Adhy.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim Nyono sebelumnya mengungkapkan, efisiensi dana dari pusat memang memaksa pihaknya melakukan penyesuaian di berbagai lini. Namun, Dishub bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah berupaya menutup kekurangan agar layanan tetap berlanjut.
“Kalau tidak ada tambahan anggaran, operasional Trans Jatim hanya akan bisa berjalan sampai bulan Juli 2026,” ungkap Nyono beberapa waktu lalu.
Setiap harinya, sekitar 20 ribu warga Jawa Timur bergantung pada layanan Trans Jatim yang kini telah mencakup lintas wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
“Warga sudah menjadikan Trans Jatim sebagai moda transportasi utama. Jadi, keberlanjutan program ini harus dijamin sampai akhir tahun,” ujarnya menegaskan.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Sementara, data dari Komisi D DPRD Jatim menunjukkan, kebutuhan dana operasional Trans Jatim tahun 2026 mencapai sekitar Rp260 miliar. Namun, pagu anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp160 miliar, menyisakan defisit sebesar Rp100 miliar.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyebut, defisit tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah agar tidak terjadi penghentian layanan di pertengahan tahun.
“Jika tidak segera ditambal, layanan Trans Jatim bisa berhenti di bulan Juni atau Juli 2026. Kami mendorong Pemprov segera mencari solusi,” kata Halim.
Sebagai solusi jangka panjang, Dishub Jatim tengah mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di bidang transportasi. Namun, untuk saat ini, pengelolaan masih tetap di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Kalau nanti BUMD jadi dibentuk, tentu bagus. Tapi sekarang yang paling realistis tetap melalui UPT atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Itu memastikan pelayanan publik tidak terputus,” pungkas Nyono.
Dengan komitmen tersebut, publik berharap program Trans Jatim yang menjadi simbol mobilitas ramah rakyat di Jawa Timur tetap melaju tanpa hambatan hingga akhir tahun depan. (red)
Editor : Redaksi