MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention Hall Surabaya, Senin (4/11/2025). Agenda besar yang diusung yakni memperkuat sinergitas antar unsur pemerintahan dan aparat keamanan dalam menjaga kerukunan, keamanan, serta ketertiban umum di seluruh wilayah Jawa Timur.
Forum tersebut dihadiri ratusan peserta dari unsur Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh jajaran Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam se-Jawa Timur.
Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tengah meningkatnya dinamika sosial dan politik di berbagai daerah. Ia menilai, sistem keamanan berbasis masyarakat itu terbukti efektif sebagai benteng pertama dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Dalam kurun waktu dua minggu, sejak 25 Agustus hingga 9 September 2025, tercatat ada 776 aksi penyampaian aspirasi di 35 provinsi. Di Jawa Timur sendiri ada 54 aksi yang tersebar di 32 kabupaten/kota. Sayangnya, sebagian diakhiri dengan tindakan anarkis hingga pembakaran fasilitas umum,” ungkap Wiyagus.
Karena itu, ia menegaskan perlunya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dini di seluruh lapisan pemerintahan.
“Inilah pentingnya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Wiyagus juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 300 pada 3 September 2025 untuk mengaktifkan kembali Siskamling di seluruh wilayah. Berdasarkan laporan Kemendagri, 87,73 persen pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar rapat koordinasi Forkopimda, apel kebangsaan, doa bersama, dan pengaktifan pos-pos keamanan.
“Secara nasional, kini terdapat 469.760 pos Siskamling aktif di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, mencapai 117.210 pos. Ini bukti bahwa Jatim menjadi garda depan dalam menjaga keamanan berbasis masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Forkopimda harus menjadi simpul utama koordinasi kebijakan agar setiap arahan pemerintah pusat dapat terimplementasi efektif hingga ke tingkat RT/RW.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam arahannya menegaskan bahwa sinergitas Forkopimda harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan hanya sebatas slogan. Kehadiran lengkap unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan, menurutnya, menjadi bukti kuat bahwa Jawa Timur memiliki modal sosial yang solid dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Semua hadir lengkap hari ini, mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, hingga pengadilan. Ini membuktikan bahwa semangat sinergi di Jawa Timur sangat kuat. Sinergi ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga membangun solusi jangka panjang,” ujar Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyoroti persoalan penyalahgunaan narkotika yang disebutnya sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ia meminta seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimcam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran narkoba yang kini menyasar berbagai kalangan, termasuk pelajar.
“Narkotika ini kejahatan luar biasa. Jangan pernah menganggap remeh persoalan ini, baik dalam produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Rehabilitasi bagi korban juga harus terus ditingkatkan, termasuk melalui IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor),” tegas Khofifah.
Selain keamanan, Khofifah menekankan pentingnya peran Forkopimda dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang berkontribusi besar terhadap stabilitas pangan nasional melalui program integrasi pertanian “Pajale”, padi, jagung, dan kedelai.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Di TNI AD fokusnya pada padi, Polri pada jagung, dan TNI AL pada kedelai. Semua ini kita sinergikan dengan dukungan kepala daerah agar produktivitas pertanian terus meningkat,” jelasnya.
Tak hanya di bidang pertanian, Khofifah juga mendorong Forkopimda untuk ikut memperkuat program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan Sekolah Rakyat (SR).
“Sinergi lintas sektor ini bukan sekadar menjaga keamanan, tapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kalau rakyatnya sejahtera, maka keamanan pun akan terjaga,” tandasnya.(dpr)
Editor : Redaksi