MERAHPUTIH I PASURUAN – Komitmen negara untuk berdiri di sisi masyarakat paling rentan kembali ditegaskan. Di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dengan total nilai Rp7.735.250.000
Didampingi Bupati Mochamad Rusdi Sutejo, agenda tersebut bukan sekadar seremoni. Di ruang terbuka yang sederhana itu, negara dan rakyat berjumpa tanpa sekat, membicarakan kebutuhan riil warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lansia, hingga pelaku usaha kecil penerima zakat produktif.
Baca juga: Pemprov Jatim Cetak Sejarah, Bukber 20 Ribu Warga di Masjid Al-Akbar Surabaya Raih Rekor MURI
“Di sini ada delapan item bansos. Ini adalah bansos pertama di tahun anggaran 2026. Kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” ujar Khofifah di hadapan para penerima manfaat.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya berupa perlindungan sosial, tetapi juga dirancang sebagai stimulus ekonomi. Ada Bantuan Keuangan (BK) untuk BUMDes, program Jatim Puspa, hingga KIP Jawara yang menyasar perempuan kepala keluarga atau single parent sebagai tulang punggung ekonomi.
Bagi warga kategori kemiskinan ekstrem, bantuan senilai Rp1,5 juta disalurkan. Sementara penerima KIP Jawara memperoleh Rp3 juta untuk modal usaha.
“Tadi ada yang mencairkan untuk beli mesin obras. Harganya Rp3 juta, pas dengan bantuannya. Harapan kita, itu jadi sumber ekonomi keluarga,” tutur Khofifah.
Tak hanya itu, zakat produktif sebesar Rp500 ribu juga diberikan kepada pelaku usaha mikro seperti penjual gorengan dan dawet di alun-alun. Skema ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kecil agar lebih berkelanjutan.
Berdasarkan rekapitulasi terbaru, alokasi tahap pertama tahun 2026 dari Pemprov Jawa Timur mencapai Rp4,789 miliar. Porsi terbesar disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur senilai Rp3,63 miliar.
Baca juga: Satu Tahun Konsistensi Khofifah-Emil, Lia Istifhama: Potret Kepemimpinan Paripurna di Jawa Timur
Rinciannya meliputi:
- PKH Plus untuk 1.747 keluarga dengan total Rp873,5 juta.
- Kemiskinan Ekstrem bagi 1.503 jiwa sebesar Rp2,25 miliar.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) untuk 83 jiwa senilai Rp74,7 juta.
- KIP Jawara (Putri Jawara dan PPKS Jawara) untuk 110 penerima senilai Rp330 juta.
- Pilar Sosial (SDM PKH Plus, Tagana, TKSK, dll) untuk 182 personel sebesar Rp100,4 juta.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengalokasikan Rp1,14 miliar untuk pembinaan tiga BUMDesa, program Desa Berdaya di dua desa, serta Jatim Puspa di tiga desa. BUMD Jatim turut menyalurkan zakat produktif Rp15 juta bagi 30 penerima manfaat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemprov Jatim dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi Sutejo, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Jatim. Ia mencatat total bantuan sosial yang mengalir ke Kabupaten Pasuruan mencapai Rp6,7 miliar jika dihitung dengan program lain di luar penyerahan hari itu.
“Kami mengucapkan terima kasih karena warga Kabupaten Pasuruan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Baca juga: Setahun Khofifah–Emil: Kerja Tanpa Henti, Jawa Timur Terus Berbenah
Rusdi juga menyinggung sejumlah proyek infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya, seperti normalisasi Sungai Rejoso dan Sungai Kraton yang efektif mengurangi dampak banjir saat musim hujan. Untuk jalan provinsi, ia menilai kondisinya relatif baik, meski masih membutuhkan tambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Target kita bersama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan, dapat segera terwujud,” tegasnya.
Penyaluran tahap pertama bansos 2026 ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi warga rentan sekaligus penggerak kemandirian desa. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya sinergi lintas elemen, mulai dari pemerintah kabupaten, desa, hingga pelaku usaha lokal agar bantuan tidak berhenti sebagai angka statistik, melainkan benar-benar menjelma peluang usaha dan penghidupan.
Di pendopo itu, bantuan bukan sekadar angka miliaran rupiah. Ia menjadi harapan baru bagi lansia yang bertahan dengan PKH Plus, bagi penyandang disabilitas yang ingin mandiri, hingga bagi seorang ibu yang kini memiliki mesin obras untuk menyambung hidup keluarganya. (dpr)
Editor : Redaksi