MERAHPUTIH I SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mulai menjalankan agenda reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan yang berlangsung pada 25 Juli hingga 1 Agustus 2026 itu menjadi momentum bagi seluruh anggota legislatif untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur dijadwalkan menggelar pertemuan dengan warga yang tersebar di 14 daerah pemilihan. Melalui kegiatan tersebut, para legislator diharapkan memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun berbagai usulan yang nantinya menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Moch. Ali Kuncoro, mengatakan reses merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan setiap anggota DPRD sebagai bagian dari fungsi representasi terhadap masyarakat.
Menurutnya, reses tidak sekadar menjadi agenda rutin parlemen, tetapi menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituennya untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
"Reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas anggota DPRD sesuai amanat konstitusi. Melalui kegiatan ini para anggota dewan dapat menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihannya," ujar Ali Kuncoro, Minggu (26/7/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan reses tahun ini diproyeksikan menjangkau sekitar 720 titik pertemuan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di setiap lokasi, anggota DPRD akan berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai kebutuhan yang berkembang di wilayah masing-masing.
Berbagai persoalan yang diperkirakan mendominasi pembahasan meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga persoalan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
"Seluruhnya ada sekitar 720 titik yang akan dikunjungi. Di setiap pertemuan, para wakil rakyat akan mendengar secara langsung berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian dipelajari dan diperjuangkan melalui kebijakan anggaran daerah," katanya.
Ali menambahkan, seluruh masukan yang diperoleh selama masa reses tidak berhenti pada tahap pencatatan semata. Setiap usulan masyarakat akan melalui proses inventarisasi, verifikasi, dan penyusunan berdasarkan tingkat urgensi serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Hasil reses tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bahan sinkronisasi dengan program pemerintah.
Aspirasi yang telah memenuhi kriteria kemudian akan dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur. Dokumen tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
Baca juga: Hari Mangrove Sedunia, Khofifah Serukan Pelestarian Pesisir Demi Generasi Mendatang
Dengan mekanisme tersebut, DPRD berharap setiap program pembangunan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata berdasarkan perencanaan administratif.
Ali menegaskan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi salah satu prinsip yang terus diperkuat DPRD Jawa Timur. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya secara langsung kepada para wakil rakyat.
"Aspirasi yang dihimpun selama reses diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan mampu mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur," tuturnya. (pps)
Editor : Redaksi