MERAH PUTIH | Surabaya – Tak hanya anggota DPRD Jatim yang heran dengan tak selesainya proyek Pembangunan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo. Rekanan di Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim juga mengkritik proyek yang menghabiskan APBD Jatim Rp 12,6 miliar ini. Persoalan muncul karena proyek ini tak kunjung tuntas dan diduga dikerjakan tak sesuai spesifikasi teknis.
Sumber di kalangan rekanan Dishub Jatim yang mengetahui proyek pembangunan Pelabuhan Jangkar di Situbondo mengungkapkan harusnya pekerjaan tersebut selesai di tahun anggaran (TA) 2019. Namun memasuki tahun 2020, pelabuhan itu tak kunjung tuntas pembangunannya. “Itu proyek kan harusnya rampung di TA 2019 karena proyek tersebut skema tahun tunggal, berakhir Desember 2019. Kalau sekarang proyek itu tidak rampung dan dilanjut di TA 2021 ini yang mengherankan. Ini kebijakan macam apa kok perencanannya amburadul begini? Atau ini memang kemauan Dishub LLAJ Jatim?," ungkap kontraktor yang meminta namanya tak dipublikasikan karena khawatir namanya akan di-black list Dishub Jatim, Selasa (2/6/2020).
Kontraktor lain juga mengungkapkan hal sama. Menurutnya, proyek Pelabuhan Jangkar di Situbondo bukan multiyears atau penganggarannya jamak. Namun mengapa anggarannya diincrit-incrit seperti menggunakan anggaran multiyear. Ia khawatir jika hal itu hanya modus untuk menghabiskan anggaran APBD oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Provinsi Jatim. “Ini bisa akibat persaingan tidak sehat atau ini justru modus menghabiskan anggaran saja?" ungkap rekanan ini.
Sesuai data LPSE, nilai proyek ini jauh di bawah HPS yang dibuat pejabat pembuat komitemen (PPK) sebesar Rp 14.496.174.301,38. Namun oleh pemenang lelang, PT. Duta Ekonomi yang beralamat di Jl Melati No 3 Sampang, Madura, ditawar Rp 12.611.668.388,63. Jadi, ada selisih Rp 1.884.505.912,75.
Sedang pelaksana proyek, PT Duta Ekonomi disebut-sebut rekanan yang kerap tak menyelesaikan proyek tepat waktu. Seperti pembangunan Dermaga Blitar-Tulungagung TA 2018 -2019. “Infonya kontraktor ini punya kedekatan dengan oknum pejabat Dishub,” cetus rekanan ini yang masih menyimpan siapa oknum pejabat yang dimaksud.
Kontraktor tersebut juga mengungkapkan pelaksanaan paket pekerjaan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ini diduga tak sesuai spesifikasi bill of quantity (BoQ). Bahkan diduga melenceng dari Detail Engeenering Design (DED). Indikasi ini muncul karena beberapa material tidak sesuai dengan dokumen lelang.
Beberapa material itu seperti batu yang digunakan dalam pekerjaan ini harus kualitas terbaik. Batu harus keras, tahan lama, tahan terhadap goresan dan cuaca serta bebas dari tanah. Namun di lapangan material tersebut tidak demikian.
Dalam spesifikasi spek menyebut kekerasan (Thoughness ASTM D3) : min 6, kehilangan berat dengan percobaan sodium sulfat (AASHO T - 104) : max 10 %, kehilangan berat dengan percobaan magnesium sulfat soudness (AASHO T - 104) max 12 %. Lalu kehilangan berat abrasi sesudah 100 putaran (AASHO T - 96) : max 10 %.
“Sumber tempat pengambilan batu harus disetujui Konsultan Pengawas atau engineer, pemborong harus mengatur sedemikian rupa sehingga persediaan batu yang disyaratkan terpenuhi. Namun material tersebut apakah memenuhi BoQ harus diuji di Lab,” papar dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Dinas Perhubungan Jatim, Saikudin, ST, MT mengatakan proyek Pelabuhan Jangkar di Situbondo memang belum selesai. Menurutnya, pekerjaan tersebut akan dilanjukan pada 2021 karena tahun 2020 tidak ada anggaran. "Memang belum selasai, angarannya terbatas. Tahun depan (2021) dilanjutkan lagi," kata Saikudin ketika dihubungi Selasa (2/6).
Ia menegaskan proyek tersebut bukan multiyears, melainkan proyek anggaran tahunan. "Itu proyek setiap tahun dilanjutkan, tergantung angarannya turun berapa?," jelas dia.
"Jadi tiap tahun dilelang. Misal pembangunan pelabuhan jangkar total 300, tahun ini misal anggaran 15 ya dikerjakan sesuai kontrak 15. Tahun depan angaran keluar lagi misal 10 ya dilelang lagi melanjutkan terus sampai selesai bisa 5 tahun bisa 10 tahun tergantung anggaran," lanjut Saikudin.
Disinggung terkait DED yang tidak seperti pada perencanaan, Saikudin ngotot bahwa pembangunan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemprov Jatim. "Anggaranya turunnya gak tentu mas, tahun ini (2020) malah 0 (kosong). Gak ada anggarannya," tandasnya.
Untuk diketahui, Pelabuhan Jangkar di Situbondo ini sudah dikerjakan saat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dipimpin Fattah Jasin. Setelah posisi Fattah Jasin digantikan Dr. Nyono, ST, MT sebagai Kepala Dishub Jatim, proyek ini pun dilanjutkan.
Pelabuhan Jangkar ini dirancang untuk memotong rute. Biasanya dari Jawa ke NTT harus lewat Ketapang dulu, lalu ke Padangbai Bali, baru ke Pelabuhan Lembar Mataram. Kalau Pelabuhan Jangkar dioperasionalkan, maka kapal langsung bisa ke Pelabuhan Lembar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sendiri sudah meninjau pelaksanaan pembangunan pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo ini setahun silam. Tepatnya 3 Juni 2019. Saat itu Khofifah menjanjikan anggaran Rp 20 miliar untuk penyelesaian proyek pelabuhan ini.
Sebab pelabuhan jika difungsikan akan memberikan dampak positif pada efektivitas dan mobilitas distribusi barang yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Jangkar ini nantinya juga mengurangi load pelabuhan Ketapang dan kemacetan di Bali. Selain itu, pelabuhan ini juga diharapkan membawa dampak pariwisata Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. (ton)
Editor : Ali Mahfud