BPSDM Jatim - IPB Gagas Sekolah Pemerintah Desa

harianmerahputih.id
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim dan Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan Penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/2).

MERAHPUTIH I SURABAYA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim dan Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan Penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/2). 

Nota kesepahaman ini menandai perjanjian kerjasama antara kedua pihak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM.

Baca juga: Jatim Mantapkan Dukungan untuk Swasembada Susu dan Gula, Khofifah: Siap di Garis Terdepan

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai dan Wakil Rektor IPB Drajat Martianto dengan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria. 

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya fokus pada pengembangan kompetensi SDM kepala desa dan perangkat desa. Perjanjian kerja sama, sudah diawali Gubernur Khofifah dengan Rektor IPB di Bogor pada 22 Januari 2022.

Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya

“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut yang segera kami realisasikan. Nanti pada 14-18 Februari kami langsung kolaborasi untuk Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Desa,” ujarnya.

Secara teknis, lanjut Aries, BPSDM Jatim akan mengundang narasumber berkompeten dari IPB untuk mendukung diklat, termasuk menyusun kurikulum materi bersama untuk lebih memperkuat pelatihan-pelatihan.

Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik

“Sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas pelatihan yang diselenggarakan BPSDM Jatim,” ucap pejabat eselon II kelahiran Makassar tersebut.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria menjelaskan ke depan akan berkolaborasi dengan BPSDM Jatim untuk menggagas Sekolah Pemerintahan Desa. “Hal tersebut untuk penguatan perangkat desa agar mampu menunjang sistem pemerintahan desa yang lebih baik dengan pengembangan berbagai inovasi,” katanya. (red) 

Editor : prass prasetyo

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru