DPRD Bantul: Bansos Tunai dari Kemensos Picu Konflik, Penerima Ada ASN

MERAHPUTIH | YOGYAKARTA - ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul Yogyakarta menyebut ditengah pandemik COVID-19 yang semakin merajalela, konflik sosial sudah ada didepan mata dengan bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kemensos yang salah sasaran.
‎
Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Enggar Suryo Jatmiko mengatakan data penerima bansos tunai dari Kementerian Sosial dipastikan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya meletus menjadi konflik sosial dimasyarakat.

"Kenapa bisa? La wong yang penerima bansos tunai dari Kemensos masih ada ASN, pensiunan ASN hingga orang meninggal juga mendapatkan bansos tunai dari Kemensos," kata Enggar, Jumat (1/5).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku data penerima bansos sosial dari Kementerian Sosial yang diterima desa sungguh-sungguh amburadul dan menempatkan para perangkat desa seperti lurah, kepala dusun dan juga ketua RT menjadi sasaran kemarahan warga atas bansos tunai yang diberikan ngawur.

"Warga yang merasa miskin dibandingkan ASN yang mendapatkan bansos tunai pasti akan mendatangi ketua RT, kepala dusun hingga Lurah untuk mempertanyakan yang tidak adil karena warga tahunya yang mengusulkan bansos tunai adalah ketua RT, kepala dusun hingga lurah," ucapnya.

Padahal kata Miko panggilan akrab Enggar Suryo Jatmiko, pemerintah desa hanya mendapatkan data penerima bansos tunai dari Kementerian Sosial yang data penerima manfaat tidak jelas sumbernya.

"Masyarakat akan menuduh desa memberikan data penerima manfaat dari bansos Kemensos karena dalam waktu bersamaan pemerintah desa melakukan verifikasi warga yang akan menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa," ujarnya.

Komisi D kata Miko, Pemkab Bantul harus bergerak cepat untuk memberikan sosialisasi terkait data penerima bansos tunai dari Kemensos yang salah sasaran agar konflik sosial ditengah masyarakat bisa dihindari karena pasti pemerintah desa yang akan disalahkan oleh warganya.

"Saya paham Pemkab Bantul pun tidak punya kewenangan untuk mengganti penerima manfaat yang salah sasaran karena kewenangan ada di Kemensos. Namun demikian konflik sosial sudah ada didepan mata dan pasti akan terjadi," terang politisi asal Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ini.

Sementara Lurah Desa Bangunharjo, Yuni Ardi Wibowo mengaku pusing dengan data penerima bansos dari Kemensos yang salah sasaran bahkan ada orang sudah mati juga masuk dalam penerima bansos tunai.

"Saya siap memberikan penjelasan kepada warga saya namun Kemensos juga harus jujur data mana yang digunakan untuk pemberian bansos tunai. Data ini beda dengan data yang dimiliki pemerintah desa," terangnya.

Lebih lanjut Yuni mengatakan sudah berdarah-darah melakukan verifikasi warga calon penerima bantuan langsung tunai dengan acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan prelist dari Bapeda Bantul namun tiba-tiba Kemensos memberikan data penerima bansos tunai yang lebih ngawur dan salah sasaran.

"Kita sebagai aparatur pemerintahan yang lansung berhadapan dengan masyarakat seperti dibenturkan dan dikambing hitamkan atas kebijakan dari Kemensos yang amburadul dan acak-acakan," tegasnya. (hdw/tji)

 

Editor : Tudji Martudji