Penjabat Wali Kota Mojokerto Pastikan Logistik Pemilu Terselenggara dengan Baik

Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro saat melakukan pengecekan langsung terhadap logistik Pemilu di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Selasa (2/1/2024).
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro saat melakukan pengecekan langsung terhadap logistik Pemilu di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Selasa (2/1/2024).

MERAHPUTIH I MOJOKERTO - Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto,  Ali Kuncoro, melakukan pengecekan langsung terhadap logistik Pemilu di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Jalan Majapahit Selatan, Selasa (2/1/2024). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilu yang akan digunakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Hari ini kita pastikan bahwa seluruh logistik untuk pelaksanaan Pemilu bisa terselenggara dengan baik, kita cek apakah semua sudah siap apa belum," ujar Ali Kuncoro.

Dari hasil peninjauan di gudang logistik Pemilu, Ali menyampaikan bahwa logistik Pemilu, selain surat suara, semuanya sudah siap dan lengkap di gudang KPU Kota Mojokerto.

"Tadi sudah saya tanyakan ke Ketua KPU, Pak Amin, bahwa bilik suara dan kotak suara sudah tiba dan sudah komplet. Namun, untuk surat suara, Insyaallah di bulan Januari ini akan tiba, karena masih perlu ada proses pelipatan. Dengan hasil pengecekan ini, Insyaallah Pemilu tanggal 14 Februari akan bisa terselenggara dengan baik," lanjut Ali Kuncoro.

Ali juga memberikan pesan kepada anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu agar tetap menjaga netralitas. "Saya juga sudah wanti-wanti kepada Ketua KPU dan seluruh komisaris KPU agar sebagai penyelenggara bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan tentunya netral," tuturnya.

Terkait angka partisipasi, Ali berharap semua warga Kota Mojokerto menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam Pemilu 2024 mendatang. "Mengacu data existing bahwa setiap kali Pilkada di Kota Mojokerto, partisipasinya berada di angka 75 sampai 85 persen. Kita harapkan masih di angka 85 up lah. Karena semakin banyak partisipasi masyarakat, maka kepemimpinan yang dihasilkan akan semakin legitimate," pungkasnya. (red)

 
 
 

Editor : prass prasetyo