Kolaborasi untuk Perlindungan Anak di Surabaya: Peran Aktif Masyarakat dan Pemerintah
MERAHPUTIH I SURABAYA - Surabaya terus mengukuhkan diri sebagai Kota Layak Anak dengan berbagai langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Meski begitu, upaya ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah.
Pemerhati anak, Isa Ansori, menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menghadapi masalah perlindungan anak. "Solusi bottom-up yang melibatkan peran aktif masyarakat hingga tingkat RT/RW adalah kunci keberhasilan," ujar Isa pada Senin (30/12/2024).
Isa memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan anak di Surabaya:
-
Pembentukan Satgas Padat Karya Perlindungan Anak
Di tingkat RT/RW, masyarakat dapat membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak yang melibatkan kader posyandu, PKK, atau tokoh masyarakat. Satgas ini bertugas memantau aktivitas anak-anak, memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pekerja sosial untuk menangani kasus darurat. -
Pemanfaatan Balai RT/RW sebagai Pusat Edukasi
Pemkot Surabaya telah memanfaatkan balai RT/RW melalui program Sinau dan Ngaji Bareng. Program ini meliputi pendampingan belajar, kegiatan kreatif, penyuluhan keselamatan, dan penguatan peran Karang Taruna serta Surabaya Next Leader (SNL). “Kegiatan ini memperkuat edukasi anak-anak selama orang tua bekerja,” tambah Isa. -
Penguatan Peran Sekolah
Sekolah sebagai benteng terakhir perlindungan anak perlu meningkatkan pengawasan, mendampingi siswa hingga dijemput keluarga, dan mengedukasi anak tentang keselamatan diri. “Guru diharapkan menjadi teman diskusi anak, terutama bagi siswa usia remaja,” jelas Isa. -
Dukungan Pemerintah Kota
Pemkot Surabaya diharapkan menyediakan pekerja sosial di setiap kecamatan, memberikan pelatihan bagi satgas perlindungan anak, serta menyediakan fasilitas seperti alat belajar dan tempat bermain aman. Sinergi dengan Pemprov Jawa Timur juga diperlukan untuk memperluas penerapan sekolah ramah anak dan kebijakan karakter berintegritas.
Agar program perlindungan anak berjalan efektif, Isa menggarisbawahi pentingnya sistem monitoring dan evaluasi. Pertemuan rutin antara satgas, pekerja sosial, dan pihak sekolah dapat membantu memecahkan tantangan yang dihadapi. Selain itu, penghargaan bagi lingkungan yang aktif menjaga anak-anak dapat menjadi motivasi tambahan.
“Program disiplin positif seperti Sekolah Kebangsaan juga perlu diterapkan secara berkala. Hal ini mendidik anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat,” tutur Isa.
Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi model kota layak anak yang tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah, tetapi juga memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. “Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, perlindungan anak yang menyeluruh dapat terwujud. Anak-anak Surabaya akan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia,” pungkas Isa. (red)
Editor : prass prasetyo
Harian Merah Putih