Jawa Barat Siap Sukseskan Sekolah Rakyat: Menjadikan Pendidikan Lebih Inklusif dan Terjangkau

MERAHPUTIH I JAKARTA - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menyatakan kesiapannya dalam mendukung penuh pembentukan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat lokasi strategis yang berpotensi menjadi bagian dari program ini.

“Sudah ada empat lokasi yang kami ajukan, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Dari empat lokasi ini, Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna yang paling siap digunakan,” ujar Herman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (19/3).

Yang menarik, Sentra Wyata Guna memiliki keunikan tersendiri karena berada di dalam lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang sudah dikelola oleh Pemdaprov Jabar mulai jenjang SD hingga SMA. Herman pun menegaskan bahwa siswa difabel yang sudah bersekolah di sana tidak akan direlokasi, melainkan diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat agar menjadi model pendidikan inklusif.

“Kami ingin Sekolah Rakyat ini tidak hanya menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga menjadi simbol inklusivitas dalam dunia pendidikan. Karena itu, integrasi dengan SLBN Wyata Guna akan menjadi langkah strategis,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pemdaprov Jabar juga siap berbagi pembiayaan untuk mempercepat realisasi program ini. Bahkan, terkait aset tanah dan bangunan, mereka berencana menghibahkan bangunan di Bina Siswa Cisarua agar memudahkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan.

Komitmen Pemdaprov Jabar dalam menyukseskan program ini tidak main-main. Herman menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan para Sekda kabupaten/kota agar seluruh wilayah di Jabar bisa turut berkontribusi. Saat ini, delapan kabupaten/kota telah mengajukan alternatif lokasi tambahan yang masih menunggu verifikasi.

Selain itu, untuk opsi pembangunan baru, Pemdaprov Jabar telah mengidentifikasi tiga lokasi potensial, yakni di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang (10 hektare), Kota Bandung (10 hektare), dan Jatinangor, Sumedang (5 hektare). “Tanahnya memang belum bersertifikat, tetapi kami siap mendedikasikan untuk program ini. Jawa Barat harus terdepan dalam menghadirkan pendidikan bagi semua,” tegas Herman.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini telah ada 45 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

“Hingga kini, kami telah menerima 198 usulan lokasi dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 151 masih dalam tahap kajian, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong dan 36 lokasi berupa aset bangunan yang bisa direvitalisasi. Namun, baru 45 yang benar-benar siap,” jelasnya.

Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau 10 persen penduduk dengan tingkat ekonomi terendah. Jika kuota belum terpenuhi, siswa dari desil 3 juga dapat dipertimbangkan.

Lebih lanjut, Saifullah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama dan sepenuhnya gratis. “Dari pakaian, alat tulis, hingga makan dan minum, semuanya ditanggung oleh negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam pendidikan inklusif dan merata di Indonesia. Jawa Barat, dengan segala kesiapannya, siap menjadi pionir dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. (red)

 

Editor : prass prasetyo