Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Penjaga Pintu Air adalah Garda Depan Swasembada Pangan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah.

MERAHPUTIH I SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa suara penjaga pintu air tak boleh diabaikan. Dalam audiensi dengan perwakilan petugas yang menggelar unjuk rasa di kantornya, Senin (19/5/2025), Luthfi menyebut mereka sebagai ujung tombak sistem irigasi dan bagian penting dari swasembada pangan yang harus diperhatikan kesejahteraannya.

“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” kata Luthfi seusai menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Luthfi menginstruksikan Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, untuk mengurai benang merah tuntutan para petugas dalam waktu sepekan. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah permintaan agar para penjaga pintu air dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Luthfi juga meminta agar para petugas segera mendapat jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. “Saya minta dua hal diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter-cover BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah. Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua FKPPA Jateng, Muhammad Khundori, menyambut positif hasil audiensi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur, terutama terkait iuran BPJS dan status kerja para petugas.

“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di Balai PSDA dan Tata Ruang,” ujarnya.

Khundori mengungkapkan, terdapat lebih dari 3.000 petugas pintu air di Jateng, meski belum semuanya masuk dalam database resmi. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kejelasan status, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi PPPK.

“Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini. Kami menunggu keputusan resmi,” pungkasnya.(red) 

 

 

Editor : Redaksi