Ratusan Sopir Truk Mengepung Kantor Gubernur Jatim: Suara dari Jalanan yang Terpinggirkan

MERAHPUTIH I SURABAYA - Di tengah sengatan matahari dan deru kendaraan berat, ratusan sopir truk menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (19/6). Aksi yang berlangsung hingga malam hari ini bukan sekadar protes terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah seruan panjang dari jalanan, dari mereka yang selama ini berada di ujung rantai logistik, tetapi merasa paling menanggung beban kebijakan.

Sejak siang, puluhan hingga ratusan truk mulai menyesaki ruas Jalan Pahlawan. Mereka bukan sekadar parkir; mereka memblokade. Lalu lintas lumpuh. Suara klakson dibaurkan dengan gemuruh musik dari sound system berdaya tinggi yang diboyong ke lokasi unjuk rasa. Di tengah kerumunan, dua keranda mayat menegaskan bahwa ini bukan sekadar aksi protes, tapi sebuah pertunjukan simbolik tentang keadilan dan kemerdekaan yang, menurut mereka, telah mati dan belum pernah mereka rasakan.

"Kami membawa sound horeg agar suara kami didengar. Kami ingin mereka yang di dalam Kantor Gubernur tahu bahwa kami sedang berteriak minta keadilan," ujar Angga Firdiansyah, Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), yang memimpin jalannya aksi.

Pusat dari persoalan adalah kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) program nasional yang mengharuskan kendaraan barang mematuhi ketentuan dimensi dan kapasitas. Menurut pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jalan dan memperpanjang umur infrastruktur. Namun di mata para sopir, pelaksanaannya menimbulkan ketakutan baru.

"Prinsipnya kami tidak anti keselamatan. Tapi apakah negara sudah siap dengan segala penunjangnya? Tarif logistik belum ditata, hukum belum melindungi sopir, malah yang ada kriminalisasi," kata Angga.

Angga menyebut banyak rekan sopir yang merasa terintimidasi saat membawa muatan. Bukan karena mereka hendak melawan hukum, tetapi karena kenyataan di lapangan menuntut demikian. Banyak permintaan industri dan pasar yang justru mendorong praktik muatan berlebih.

"Jadi jangan hanya sopir yang ditekan. Industri, perusahaan besar, kenapa tidak disentuh?" ujarnya.

Dua replika keranda mayat yang dibawa pengunjukrasa ke kantor gubernur menjadi simbol kematian keadilan. 

"Ini lambang bahwa kami belum merdeka. Kami masih diperlakukan tidak setara, tak punya perlindungan hukum, dan kesejahteraan pun jauh dari layak," katanya.

Tak berhenti di situ, GSJT juga menyuarakan penolakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar di jalanan yang hingga kini masih menghantui sopir truk. Mereka menyebut pungli sebagai “luka lama” yang tak kunjung disembuhkan. Penegakan hukum dianggap tebang pilih.

"Banyak premanisme berkedok pengawalan, atau pungli di jalan. Teman-teman jadi korban terus. Tapi perusahaan besar kok aman-aman saja?" cetus Angga.

Para sopir yang tergabung dalam GSJT menuntut enam hal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

1. Menghentikan operasi ODOL.
2. Menyusun regulasi ongkos angkutan logistik secara adil.
3. Melakukan revisi atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.
4. Menyediakan perlindungan hukum yang konkret untuk para sopir.
5. Memberantas praktik premanisme dan pungli di jalur distribusi
6. Menjamin kesetaraan dalam penegakan hukum.

Hingga pukul 20.15 WIB, belum ada tanggapan dari penerintah. Angga menyatakan, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, para sopir siap bertahan dan bermalam di depan Kantor Gubernur.

"Kalau tidak ada kesepakatan, kami akan menginap di sini. Ini bukan cuma soal truk, tapi soal hidup dan masa depan," ucapnya.

Aksi ini menjadi salah satu representasi konflik laten antara regulasi negara dan realitas masyarakat akar rumput. Di atas kertas, kebijakan zero ODOL adalah bentuk perbaikan sistem transportasi nasional. Namun di jalanan, kebijakan yang disusun tanpa kesiapan menyeluruh justru menjadi sumber ketidakpastian dan ketakutan.

Bagi para sopir, setiap kilometer perjalanan bukan hanya tentang membawa logistik dari satu titik ke titik lain. Itu juga perjalanan mengangkut beban sosial, ekonomi, dan hukum yang sering kali tidak mereka pahami tetapi harus mereka hadapi sendirian. (red) 

 

 

 

 

Editor : Redaksi