Jawa Timur Ngebut Kereta Listrik Regional, SRRL Diproyeksikan Jadi Tulang Punggung Transportasi Hijau 2029
MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersiap memasuki babak baru pembangunan transportasi massal modern. Proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL), sistem kereta rel listrik regional yang menghubungkan kawasan Gerbangkertosusila, ditargetkan mulai dikebut pada 2027 dan siap beroperasi penuh pada 2029.
SRRL digadang menjadi tulang punggung transportasi publik berbasis energi hijau di Jawa Timur, sekaligus solusi atas kepadatan mobilitas harian di Surabaya Raya. Proyek ini mengusung konsep konversi jalur eksisting menjadi jalur ganda berlistrik (double track electrified) yang menghubungkan Surabaya dengan Gresik dan Sidoarjo.
Komitmen percepatan proyek tersebut mengemuka usai pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Duta Besar Jerman, Country Director KfW Jerman, serta delegasi Uni Eropa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (9/1/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan perwakilan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung menerima rombongan mitra internasional tersebut, menegaskan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi transportasi publik yang ramah lingkungan dan terintegrasi.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengungkapkan bahwa proyek SRRL telah memasuki fase krusial. Pada akhir Januari 2026, kontrak Detail Engineering Design (DED) dijadwalkan ditandatangani bersamaan dengan finalisasi kriteria teknis oleh DJKA Kementerian Perhubungan.
“Penandatanganan kontrak DED akan dilakukan oleh satuan kerja DJKA di Jakarta. Ini menjadi pijakan penting sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik,” ujar Nyono.
Ia menegaskan, SRRL merupakan proyek pemerintah pusat yang menjadikan Surabaya Raya sebagai salah satu daerah percontohan nasional pengembangan transportasi publik berbasis energi hijau di enam kota besar Indonesia.
“Untuk Surabaya Raya, progresnya relatif lebih cepat dan agresif agar bisa segera direalisasikan,” kata Nyono.
Jika sesuai jadwal, pembangunan fisik kereta rel listrik akan mulai terlihat pada rentang 2027–2028. Berbeda dengan moda konvensional, SRRL sepenuhnya menggunakan energi listrik dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar solar.
“Ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga komitmen terhadap pengurangan emisi dan transisi energi bersih,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Nyono memastikan bahwa proyek tahap pertama SRRL senilai sekitar Rp5,4 triliun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Seluruh pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri yang dijamin Kementerian Keuangan RI melalui kerja sama dengan lembaga pembiayaan Jerman, KfW, dengan skema bunga rendah.
“APBD Jawa Timur belum digunakan. Pembiayaan murni dari pinjaman luar negeri yang telah disepakati,” jelasnya.
Tahap awal pembangunan juga dipastikan tidak menggunakan konstruksi layang (elevated). Jalur kereta akan dikembangkan secara at grade dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang masih tersedia.
“Untuk SRRL ini tidak elevated karena lahan PT KAI masih memungkinkan untuk pelebaran jalur,” tegas Nyono.
Sementara itu, opsi pembangunan jalur layang akan difokuskan pada pengembangan moda LRT di masa depan. Dokumen perencanaan LRT tersebut telah disusun oleh konsultan McDonald dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur sekitar dua bulan lalu.
Peran APBD Jawa Timur ke depan lebih diarahkan pada penanganan perlintasan sebidang, penyesuaian jalur, serta dampak teknis akibat pembangunan jalur ganda. Saat ini, desain perencanaan lengkap, khususnya untuk Koridor 1A dan 1B, tengah difinalisasi.
Untuk Koridor 1B, pembahasan masih dilakukan secara intensif bersama PT KAI, DJKA, dan pemangku kepentingan terkait. Meski demikian, Nyono memastikan tidak ada pembebasan lahan dalam arti pembelian.
“Yang ada adalah skema ganti untung terhadap lahan milik PT KAI yang saat ini ditempati warga,” katanya.
Selama masa konstruksi, operasional kereta api eksisting tetap berada di bawah kewenangan PT KAI. Penyesuaian manajemen perjalanan dan pengaturan stasiun diyakini akan dilakukan secara bertahap.
“Saya yakin akan ada rekayasa operasional agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.
Pada tahap awal, SRRL akan memprioritaskan Koridor 1A dengan rute Stasiun Gubeng–Wonokromo–Sidoarjo. Adapun Koridor 1B yang menghubungkan Gubeng–Pasar Turi masih menunggu penyelesaian persoalan relokasi warga di sisi kanan dan kiri jalur rel.
“Koridor 1A akan didahulukan karena kesiapan lahannya lebih matang,” kata Nyono.
Secara teknis, proyek ini menggunakan konsep double track dengan pelebaran ke samping. Satu jalur eksisting akan ditambah satu jalur baru yang dikhususkan untuk kereta listrik perkotaan.
Dari sisi kebutuhan, SRRL dirancang untuk melayani pergerakan harian (commuter) dengan volume penumpang yang sangat besar. Berdasarkan kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), terdapat hampir 300 ribu perjalanan per hari dari dan menuju Surabaya, terutama dari wilayah Sidoarjo.
Potensi serupa juga terdapat pada koridor Pasar Turi–Gresik–Lamongan–Babat yang mencatat sekitar 250 ribu perjalanan harian. Ke depan, sistem SRRL akan dikembangkan melalui tiga koridor utama, yakni Koridor 1A–1B (Gubeng–Wonokromo–Sidoarjo dan Gubeng–Pasar Turi), Koridor 2 (Pasar Turi–Gresik–Lamongan–Babat), serta Koridor 3 (Wonokromo–Sidoarjo–Mojokerto).
Dengan skala dan cakupan tersebut, SRRL tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga simbol perubahan wajah transportasi Jawa Timur menuju sistem yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.(dpr)
Editor : Redaksi
Harian Merah Putih