LRT Gerbangkertosusila Masuk Tahap Kunci, Pemprov Jatim Sinkronkan Dukungan Inggris dan Pemerintah Pusat

MERAHPUTIH I SURABAYA– Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Gerbangkertosusila sebagai tulang punggung transportasi publik aglomerasi. Upaya tersebut kini memasuki fase krusial setelah hasil pertemuan lintas negara dengan Pemerintah Inggris (UK) membuka peluang pendanaan luar negeri, sekaligus memperkuat dukungan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengungkapkan bahwa pembahasan LRT Gerbangkertosusila dilakukan bersama tim pusat saat kunjungan kerja ke Inggris pekan lalu. Pertemuan tersebut melibatkan Deputi Infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Konektivitas, serta Direktur Lalu Lintas Kereta Api dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Sekdaprov Jawa Timur, Kapala Bappeda Jawa Timur.

“Program LRT ini merupakan bagian dari aktualisasi program transportasi publik Pemerintah Pusat di kawasan Gerbangkertosusila. Di Inggris, kami berdiskusi langsung dengan Pemerintah UK untuk memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi antara Bappenas, DJKA Kemenhub, dan Pemerintah UK,” ujar Nyono.

Menurutnya, target utama dari rangkaian koordinasi tersebut adalah agar proyek LRT Gerbangkertosusila dapat masuk ke dalam bluebook Bappenas. Dokumen ini menjadi prasyarat penting agar proyek strategis nasional dapat memperoleh dukungan pembiayaan luar negeri, termasuk skema loan dari Pemerintah Inggris.

“Minimal program LRT ini bisa masuk bluebook Bappenas. Itu kunci. Kalau sudah masuk, maka peluang aktualisasi dalam bentuk program nyata akan semakin terbuka,” tegasnya.

Dari sisi kesiapan teknis, Nyono memastikan bahwa Feasibility Study (FS) pembangunan LRT Gerbangkertosusila telah diselesaikan. Studi tersebut mencakup pengembangan jalur dari barat ke timur serta koridor utara–selatan.

“FS-nya sudah ada dan sudah diserahterimakan oleh tim konsultan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur di Grahadi. Selanjutnya akan kami integrasikan dan sinkronkan dengan Bappenas agar bisa masuk bluebook,” jelasnya.

Dalam studi tersebut, LRT dirancang membentang dari kawasan barat Surabaya hingga timur, dengan integrasi di sejumlah simpul strategis. Jalur barat–timur direncanakan dimulai dari kawasan Unesa, terhubung ke Stasiun Gubeng, lalu berlanjut hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Sementara koridor selatan menghubungkan Gubeng–Wonokromo–Waru, terintegrasi dengan Terminal Bungurasih, dan berujung di Bandara Juanda.

Nyono menambahkan, pengembangan LRT ini direncanakan berada pada jalur elevated (melayang), mengingat di tingkat permukaan (at-grade) telah dikembangkan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang menjadi kereta kota listrik, didukung pendanaan Pemerintah Jerman.

“SRRL itu kereta kota, seperti KRL Jabodetabek, dan itu sudah dibiayai Pemerintah Jerman. LRT ini melengkapi. Ke depan, bukan tidak mungkin pengelolaannya juga bisa diintegrasikan dengan MRT Indonesia, seperti model yang berjalan di Jakarta,” ungkapnya.

Dalam pengembangannya, proyek LRT Gerbangkertosusila tidak berdiri sendiri. Pemerintah kabupaten/kota di kawasan aglomerasi dipastikan akan terlibat secara aktif, terutama Pemerintah Kota Surabaya.

“Pemkot Surabaya harus terlibat, karena sebagian besar jalurnya melewati Kota Surabaya. Tapi ini bukan hanya urusan Surabaya. Ada Sidoarjo, ke depan juga kita arahkan sampai Gresik,” kata Nyono.

Ia menekankan bahwa sistem transportasi publik aglomerasi tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pola perjalanan masyarakat Gerbangkertosusila menunjukkan karakter yang sama dengan Jabodetabek: pagi hari terjadi arus masuk besar-besaran ke Surabaya, sementara sore hari arus keluar menuju daerah hinterland seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, hingga Bangkalan.

“Kalau pagi, ribuan bahkan jutaan orang masuk ke Surabaya. Sorenya keluar semua. Ini perilaku aglomerasi, dan itu nyata. Maka tidak mungkin persoalan transportasi diselesaikan hanya dalam batas administrasi Kota Surabaya,” jelasnya.

Karena itu, keterlibatan Pemkot Surabaya menjadi sangat penting, terutama dalam sinkronisasi kebijakan tata ruang, penataan kawasan, serta integrasi simpul transportasi.

Lebih jauh, Nyono mengingatkan bahwa pembangunan LRT dan sistem transportasi publik lainnya bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk menghindari krisis mobilitas di masa depan.

Berdasarkan kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), kawasan Gerbangkertosusila diproyeksikan mengalami kemacetan total atau stuck pada 2050 jika transportasi publik gagal dikembangkan secara serius.

“Kalau program transportasi publik ini tidak berhasil, GKS bisa benar-benar stuck, tidak bisa bergerak. Sekarang kita masih enak, lalu lintas masih mengalir. Tapi itu tidak akan selamanya,” ujarnya.

Dengan keberhasilan pengembangan transportasi publik, kemacetan di Surabaya Raya diperkirakan dapat ditekan hingga 50 persen. Namun angka tersebut hanya bisa dicapai jika diiringi kebijakan pendukung, seperti pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota dan penguatan fasilitas park and ride di wilayah perbatasan kota.

“Di negara maju, kendaraan pribadi dipersulit masuk ke pusat kota, tapi transportasi publik dan taksi diberi kemudahan. Itu cara memaksa yang elegan. Tapi syaratnya satu: transportasi publiknya harus ada dulu. Kalau belum ada, lalu masyarakat dipaksa, itu melanggar hak asasi,” tegas Nyono.

Selain persoalan kemacetan, pengembangan LRT juga berkaitan erat dengan isu lingkungan. Tanpa transportasi publik yang andal, emisi karbon di Gerbangkertosusila diproyeksikan mencapai 7 juta ton per tahun pada 2050 akibat pembakaran bahan bakar fosil.

“Bayangkan masyarakat menghirup emisi sebesar itu setiap hari. Maka sekarang inilah waktunya kita bekerja keras membangun transportasi publik,” pungkas Nyono.

Dengan selesainya studi kelayakan dan menguatnya dukungan internasional, Pemprov Jawa Timur kini berpacu dengan waktu agar LRT Gerbangkertosusila segera masuk bluebook Bappenas dan mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Bagi Jawa Timur, proyek ini bukan sekadar rel dan rangka beton, melainkan investasi jangka panjang untuk mobilitas, lingkungan, dan kualitas hidup jutaan warga.(dpr)

Editor : Redaksi