Gotong Royong Jadi Kunci, Program Perumahan di Surabaya Picu Efek Ekonomi Berantai

MERAHPUTIH I SURABAYA – Upaya penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Minggu (3/5/2026), ia menilai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menyentuh aspek hunian, tetapi juga berdampak luas pada penguatan ekonomi masyarakat.

Maruarar menegaskan, pemerintah pusat tahun ini meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur secara signifikan. Dari sebelumnya hanya sekitar 3.000 unit, kini melonjak menjadi 33.000 unit. Surabaya, menurutnya, menjadi salah satu daerah yang paling menonjol dalam pelaksanaan program tersebut.

“Surabaya ini luar biasa. Tidak hanya memperbaiki rumah yang bocor atau sanitasi yang bermasalah, tapi juga mengangkat ekonomi keluarga. Ini yang kita dorong secara nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, integrasi program perumahan dengan akses pembiayaan menjadi kunci. Pemerintah menggandeng perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, bekerja sama dengan Bank BTN dan PNM Mekaar. Skema ini menawarkan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan, sehingga masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman tidak resmi.

Lebih jauh, Maruarar menyoroti efek berganda dari program perbaikan rumah tersebut. Dari total 33.000 unit yang ditargetkan, diperkirakan mampu menyerap hingga 99.000 tenaga kerja. Angka ini belum termasuk sektor pendukung seperti distribusi material dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi proyek.

“Setiap rumah yang dibangun atau diperbaiki akan menggerakkan banyak sektor. Mulai dari tukang, sopir logistik, hingga warung makan di sekitar. Ini yang kita sebut sebagai efek ekonomi berantai,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan Rutilahu di kotanya tidak lepas dari semangat kolaborasi. Melalui program Kampung Pancasila, pemerintah kota mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga sektor swasta.

Menurut Eri, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya dalam menangani Rutilahu berada di kisaran 2.400 unit per tahun. Namun, berkat sinergi yang dibangun, jumlah tersebut meningkat signifikan.

“Tahun ini kami optimistis bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot menangani sekitar 2.400 unit, kemudian dari Kementerian PKP sekitar 1.000 unit, dan sisanya dibantu pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya bergantung pada APBD semata. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sosial di perkotaan.

“Saya ajak para pengusaha bergerak bersama melalui Kampung Pancasila. Ketika mereka melihat hasilnya nyata, kepercayaan itu tumbuh. Alhamdulillah, dukungan terus mengalir,” imbuhnya.

Selain fokus pada perbaikan rumah tapak, pertemuan tersebut juga membahas strategi penyediaan hunian bagi generasi muda. Eri mengungkapkan, keterbatasan lahan di dalam kota membuat pengembangan rumah subsidi tapak semakin sulit.

Sebagai solusi, pembangunan rumah subsidi akan diarahkan ke kawasan Surabaya Raya. Sementara di dalam kota, konsep hunian vertikal seperti Rumah Susun Milik (Rusunami) akan menjadi pilihan utama.

“Untuk dalam kota, kita kembangkan Rusunami sesuai arahan Menteri. Ini menjadi solusi bagi generasi muda agar tetap bisa memiliki hunian di tengah kota,” pungkasnya.(sub)

Editor : Redaksi