Anggaran Pilkades Serentak Sidoarjo Tunggu Keputusan Pusat
MERAHPUTIH | SIDOARJO - Pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini masih belum ada kepastian, karena melaksanakan pesta demokrasi tingkat desa itu juga diwajibkan mengikuti protokol Kesehatan. Sehingga, dibutuhkan tambahan anggaran untuk pelaksanaannya.
Ainur Rohman, Asisten I Sekda Sidoarjo menjelaskan sampai saat ini masih ada dua opsi metode penambahan anggaran, menggunakan BTT (biaya tidak terduga) atau menggunakan PAK di APBD.
Dia menganalogikan skema penggunaan BTT itu berdasarkan pertimbangan dana Pilkada yang bisa menggunakan biaya tidak terduga itu.
"Saat ini kami masih mengajukan ke pusat untuk bisa menggunakan BTT karena Pelaksanaan Pilkades ini diundur juga akibat pandemi Covid-19," kata Ainur Rohman saat ditemui di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Selasa (23/6).
Ainur menuturkan penggunaan BTT menjadi salah satu opsi terbaik dalam pelaksanaan Pilkades, karena dari segi waktu dapat dilaksanakan lebih cepat dari pada menunggu PAK APBD sekitar bulan September.
"Makanya kami masih menunggu keputusan dari pusat," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Fredik Suharto menjelaskan pelaksanaan Pilkades dibutuhkan tambahan anggaran sekitar 20 Miliar. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades yang juga harus menetapkan protokol kesehatan.
Dia merinci jika tambahan anggaran untuk Pilkades menggunakan BTT maka dimungkinkan pelaksanaan pencoblosan dapat dilaksanakan bulan agustus, sedangkan kalau menggunakan PAK paling cepat waktu pencoblosannya di bulan Oktober
"Kami masih menunggu keputusan dari pusat, apakah diperbolehkan menggunakan BTT, atau harus menunggu PAK APBD," jelasnya. (lis/tji)
Editor : Tudji Martudji
Harian Merah Putih