Diendus KPK, Siapa Broker Swasta yang Jadi Cukong Pilkada Surabaya?

MERAH PUTIH| Jakarta– Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih ada potensi korupsi. Khususnya terkait keterlibatan pihak swasta atau cukong sebagai sponsor pasangan calon. Ketua KPK Firli Bahuri pun mengungkap modusnya.

Menurut Firli, fakta yang ada memang memperlihatkan korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Sehingga, praktik korupsi di sektor swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya," ujar Firli Bahuri di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Firli mencontohkan dalam gelaran Pilkada, pihak swasta berperan sebagai sponsor pasangan calon (paslon) kepala daerah yang pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi. Baik pada saat Pilkada berlangsung maupun setelah Pilkada. Swasta dan kepala daerah terpilih berpotensi melakukan kerja sama khusus, misalnya dalam proyek pemerintah maupun dalam pembuatan kebijakan.

"Korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerjasama dengan pihak swasta, terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan,” ungkap Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu pun melanjutkan, korupsi yang melibatkan pihak swasta terbukti dari kasus-kasus fee proyek yang mendominasi dari pengungkapan korupsi. Saat Firli menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli mencatat 30 kasus korupsi melibatkan 22 tersangka dari unsur kepala daerah pada 2018. Mereka terjerat kasus suap proyek dengan pihak swasta.

"Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta," terang Firli.

Fakta tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pilkada. Khususnya yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. "Pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan," kata Firli.

KPK juga telah melakukan pendekatan antikorupsi. Pendekatan itu menyasar jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian penyelenggara negara, partai politik, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan swasta. Sebanyak empat unsur tersebut menjadi fokus KPK karena kerap terjaring operasi senyap Lembaga Antirasuah.

"Ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara," tandas jenderal bintang tiga ini.

Korupsi Kebijakan

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hampir 92 persen calon kepala daerah (Cakada) yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9) lalu.

Sejak Pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, kata Mahfud, para cukong banyak yang menabur benih bersama para kontestan Pilkada. Meski demikian, Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini sudah pasti terjadi.

Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerja sama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.

"Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih," kata dia.

"Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah," kata Mahfud.

Pada praktiknya, kata Mahfud, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang seharusnya. Bahkan tak sedikit kepala daerah juga berinisiatif membuka izin baru bagi para cukong yang pernah membantu membiayai masa kampanye ketika Pilkada sebelumnya.

Kontrak Politik

Menanggapi warning KPK dan Menkopolhuman itu, Peneliti Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan Pilkada di era pandemi Covid-19 ini merupakan momen strategis untuk menciptakan legacy pemilu berintegritas dan bermartabat. “Sehingga semua pihak baik penyelenggara, kontestan, dan pemilih punya peran dan kontribusi menuju ke arah pemilu yang berintegritas dan bersih,” kata Surokim kepada wartawan Harian Merah Putih, Minggu (13/9).

"Jika Pilkada kali ini semua pihak konsisten bersih, Insyaallah akan menghasilkan pemimpin yang juga bersih. Salah satunya menurut saya adalah menekan biaya tinggi yang dikeluarkan oleh kontestan. Pengendalian diri untuk melakukan politik biaya rendah patut didorong dan didukung," lanjut dia.

Disinggung soal oligarki pada Pilkada kali ini, Surokim mengatakan tidak mudah menuju Pilkada bersih. Sebab, godaan dan iming-iming juga sangat kuat dari pihak yang memiliki relasi kuasa ekonomi dan politik. Karena itu, menurutnya, perlu kontrak politik antara calon kepala daerah dengan masyarakat yang akan memilihnya. “Kontrak politik itu bagian dari cara modernisasi politik dan memang sulit untuk didesakkan saat ini,” sebut Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Namun, Surokim enggan menyikapi  sinyalemen adanya investor hitam seperti dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristanto maupun soal politik oligarki pada Pilwali Surabaya 2020. "Saya tidak bisa menanggapi itu. Jika itu dianggap sebagai warning pak Hasto, menurut saya itu bagian dari cara mengedukasi pemilih Surabaya," cetus Surokim.

Meski begitu, Surokim melihat pengaruh Walikota Surabaya dua periode, Tri Rismaharini, masih sangat besar pada Pilwali yang bakal digelar 9 Desember nanti. Menurutnya, Risma pasti memahami mesin birokrasi Pemkot yang punya pengaruh hingga level bawah. “Saya pikir wajar dan tidak berlebihan jika menghitung pengaruh beliau (Tri Rismaharini) di Pilkada Surabaya,” tandasnya.

"Saya melihat pertarungan akan sengit dan kompetitif yang butuh ekstrausaha untuk bisa meyakinkan pemilih Surabaya dengan kompleks dan heterogen," ujarnya.

Untuk diketahui, Pilwali Surabaya digelar 9 Desember 2020. Dipastikan Pilwali Surabaya ini hanya ada pasangan calon, yakni Eri-Cahyadi yang diusung PDIP dan PSI serta Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung 8 parpol, yakni PKB, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar, Gerindra dan PPP.

Kedua pasangan calon ini akan memperebutkan suara warga Surabaya yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilwali Surabaya 2020 berjumlah 2.193.000. Para pemilih itu akan memilih di 5.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di Surabaya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Agus Sukrisyanto meminta kepada masyarakat Surabaya untuk memahami rekam jejak dari kedua paslon Eri Cahyadi -Armudji maupun Machmud Arifin (MA)-Mujiaman agar tidak salah memilih.  Jangan sampai terbuai janji-janji politik dari calon tersebut.

"Kalau kontrak politik itu dipahami ke dalam proses persuasif, hal itu bagus. Karena bisa menjadi tolok ukur. Seperti kandidat punya janji yang dapat dipertanggungjawabkan ke depan saat terpilih menjadi wali kota," kata Agus.

PDIP dan MA

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono memastikan bakal Cawali dan Cawawali Surabaya 2020-2025 Eri Cahyadi-Armudji tidak melakukan kontrak politik dengan warga. Menurut dia, PDIP berkomitmen meneruskan dan memperbaiki apa yang sudah dilakukan Tri Rismaharini untuk warga dan Kota Surabaya ini. "Sekali lagi tidak ada kontrak politik. Kami akan bekerja lebih baik lagi, bekerja dengan hati nurani, bekerja untuk wong cilik, seperti yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin Kota Surabaya sebelumnya, sejak era Pak Bambang DH dan Bu Tri Rismaharini," tandas politisi yang akrab disapa Awi ini.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Machfud-Mujiaman, Miratul Mukmini mengungkapkan saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan secara gamblang terkait poin-poin kontrak politik dengan masyarakat. Ia menjelaskan MA-Mujiaman selalu intens melakukan komunikasi dengan warga untuk bersama-sama membangun Surabaya. "Kalau kotanya maju secara otomatis warganya akan makmur, itu yang intens kami lakukan terhadap warga," pungkas pria yang akrab disapa Gus Amik ini. (ton/jta/ara/rga)

Editor : Ali Mahfud