BPNT dari Pusat Siap Dibagikan Pekan Ketiga Bulan April

MERAHPUTIH|SURABAYA - Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Jawa Timur. Hari ini Kamis (9/4), melakukan rapat koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam V Brawijaya. Terkait dengan penerapan Physical Distancing, saat ini sudah ada 500 lebih wilayah atau area pemukiman yang diawasi secara ketat oleh Polri/ TNI.

"Untuk masyarakat Jawa Timur dihimbau untuk stay at home yang saat ini menjadi pilihan yang paling aman untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain," kata Khofifah di Gedung Tribrata (9/4).

Di sisi lain, yang juga menjadi topik bahasan dalam rakor virtual tersebut adalah masalah distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat ke warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur.

Total, di Jawa Timur ada tambahan sebanyak 1.024.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula 2,7 juta yang akan mendapatkan penyaluran BPNT dari Pemerintah Pusat. Dengan nilai bantuannya adalah Rp 200 ribu setiap bulannya.

“Ada koordinasi yang kami lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dimana akan ada tambahan top up penerima BPNT untuk masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Distribusinya kemungkinan minggu ketiga, atau keempat bulan ini. Mengikuti jadwal BPNT Pusat karena kita menggunakan Himpunan Bank Negara seperti yang digunakan Pemerintah. Dengan format yang sama. Mereka yang menjadi penerima itu adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sementara yang non DTKS sedang difinalkan,” kata Gubernur Khofifah.

Serupa dengan sistem penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan Social Safety net di tengah wabah Corona akan mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sembako. Dimana penyalurannya ada dalam koordinasi Bank Himbara dan disalurkan melalui kios-kios yang tersedia.

“Dan tadi Kapolda sudah memberikan arahan bahwa gugus tugas masing-masing daerah agar dimaksimalkan koordinasinya. Sejalan dengan SE Mendagri bahwa semua Kepala Daerah tidak boleh diwakilkan untuk menjadi ketua gugus tugas dan agar setiap daerah memiliki posko PUSDALOPS untuk memudahkan koordinasi vertikal maupun horizontal,” imbuh Gubernur Khofifah. (ris )

 

Editor : Lasiono