Jokowi Bagikan BMK Rp 2,4 Juta untuk Pedagang

Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo pada Ratas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi, melalui video conference di Jakarta, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri jjjj)
Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo pada Ratas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi, melalui video conference di Jakarta, Rabu (6/1/2021). (ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri jjjj)

MERAHPUTIH| JAKARTA-Untuk menyemangati pedagang Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja (BMK) Rp 2,4 juta, Jumat, (8/1). Jokowi berharap, pedagang kecil dan mikro untuk terus bekerja keras di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19.

Dalam pembagian BMK di Halaman Istana Kepresidenan Bogor itu, Presiden Jokowi mengatakan dirinya memahami omzet penjualan telah menurun drastis, melebihi 50 persen dari omzet sebelum pandemi.

“Semua sama dan itu tidak dialami (usaha) yang kecil saja, (usaha) yang menengah, (usaha) yang gede sama, (usaha) yang tutup ada,” kata Presiden, demikian seperti dilansir ANTARA.

Presiden mengharapkan BMK itu dapat digunakan untuk menambah modal berdagang. Meskipun pandemi menyebabkan kondisi ekonomi menjadi sulit, Presiden berharap para pedagang tidak menyerah.

Presiden yakin kondisi ekonomi dan sosial akan kembali normal.

“Ada satu titik, kita akan kembali Insya Allah kembali ke keadaan normal karena minggu depan vaksinasi akan dimulai. Saya yang nanti disuntik pertama,” kata Presiden.

Meskipun akan ada vaksinasi, Presiden mengingatkan para pedagang agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan

“Jadi ini minggu depan mulai vaksinasi, tapi keadaan belum bisa kembali langsung normal, karena itu saya titip ke Bapak Ibu sampaikan ke tetangga, keluarga, teman, agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan habis kegiatan, jaga jarak,” ujarnya.

Presiden juga berharap masyarakat bersedia divaksin untuk membantu pemerintah mewujudkan kekebalan komunal.

“Kalau ada yang tidak mau divaksin tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain,” ujarnya.(red)

Editor : Eko Yudiono