MERAHPUTIH I JOMBANG - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggencarkan program perlindungan sosial bagi masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Melalui program Sapa Bansos Amaliyah Ramadan 1447 Hijriah, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp13.237.238.000 kepada masyarakat di Kabupaten Jombang, Rabu (11/3/2026).
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur didampingi Bupati Jombang Warsubi di Pendapa Kabupaten Jombang. Penyaluran ini menjadi titik ke-13 dalam rangkaian distribusi bansos yang digelar Pemprov Jatim di berbagai daerah.
Baca juga: Pemprov Jatim Terima 20 Pengaduan THR, Khofifah Pastikan Posko Layanan Berjalan Optimal
Khofifah menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat selama Ramadan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Program tersebut menyasar berbagai kategori penerima, mulai dari lansia kurang mampu, penyandang disabilitas, hingga keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, salah satu bantuan yang disalurkan adalah melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini memberikan bantuan sebesar Rp3,6 juta per tahun kepada penyandang disabilitas yang disalurkan secara bertahap setiap tiga bulan.
“Bantuan ASPD totalnya Rp3,6 juta per tahun, tetapi dibagikan setiap triwulan. Jadi tadi yang diterima sebesar Rp900 ribu,” ujar Khofifah.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada kelompok lansia kurang mampu. Setiap penerima lansia mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun yang juga dicairkan setiap triwulan.
“Kalau lansia totalnya Rp2 juta per tahun, dibagikan tiap triwulan. Tadi yang diterima Rp500 ribu,” jelasnya.
Tidak hanya menyasar kelompok rentan, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Khofifah menyebutkan bahwa penerima bantuan kategori ini memperoleh bantuan sebesar Rp1,5 juta. Namun bagi keluarga yang termasuk dalam program KIP Jawara, nilai bantuan yang diterima lebih besar.
“Penerima yang masuk dalam program KIP Jawara mendapatkan bantuan Rp3 juta per keluarga,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa KIP Jawara menyasar keluarga yang berada pada kategori Desil 1 hingga 4 dalam data kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga difokuskan bagi keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi.
“KIP Jawara ini berada di Desil 1 sampai 4 dan biasanya tulang punggung ekonomi keluarga sudah tidak ada. Karena itu bantuan yang diberikan lebih besar, yakni Rp3 juta per keluarga,” terang Khofifah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim juga menyalurkan Bantuan Keuangan Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda-beda karena disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan.
Baca juga: Pemprov Jatim Antisipasi 24,9 Juta Pemudik Masuk Jatim Saat Lebaran 2026
“Satu desa ada yang menerima Rp300 juta, ada yang Rp210 juta, ada juga yang Rp100 juta. Semua berdasarkan hasil asesmen,” ujarnya.
Selain bantuan sosial dan bantuan keuangan desa, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang mengalami kerusakan akibat musim hujan berkepanjangan.
Khofifah mengatakan bahwa perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah berdasarkan status jalan tersebut.
“Kalau jalan provinsi maka yang melakukan perbaikan adalah pemerintah provinsi. Kalau jalan nasional, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPJN,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, proses perbaikannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan dukungan bantuan aspal dari Pemprov Jatim.
Menurut Khofifah, langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan jalan sehingga mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri bisa berjalan lebih lancar dan aman.
“Harapannya nanti saat Lebaran mobilitas masyarakat bisa lebih lancar dan aman,” katanya.
Baca juga: Pemprov Jatim Salurkan Bansos Rp8,7 Miliar di Nganjuk, Dorong Penguatan Ekonomi Warga Saat Ramadan
Menjelang Idulfitri, Khofifah juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman dan mencukupi.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap stabil di pasaran.
“Stok BBM juga aman. Dua hari lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi di Polda,” ujarnya.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan, khususnya terhadap LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Ia menilai potensi lonjakan konsumsi LPG biasanya meningkat saat Ramadan dan menjelang Lebaran, terutama karena banyak anggota keluarga yang pulang ke kampung halaman.
“Saya juga mewanti-wanti soal LPG 3 kilogram. Karena biasanya banyak asisten rumah tangga yang pulang kampung sehingga penggunaan di rumah meningkat. Tapi jangan sampai terjadi panic buying,” pungkasnya.(jom)
Editor : Redaksi