MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara door to door hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, usai menerima petugas BPS yang melakukan pendataan di kediamannya di kawasan Darmo, Surabaya, Rabu (1/7).
Baca juga: Jatim Kejar Target IDL 95 Persen, Adhy Desak Daerah Percepat Tekan Zero Dose
Adhy menilai sensus ekonomi bukan sekadar pendataan administrasi, tetapi merupakan upaya pemerintah memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari identitas, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi pendapatan dan pengeluaran keluarga.
"Tadi sudah kita lihat bagaimana petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan. Semua ditanyakan, mulai identitas, pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial hingga pendapatan dan pengeluaran. Artinya setiap keluarga diprofilkan dari sisi ekonominya," ujarnya.
Menurut Adhy, data yang terkumpul nantinya akan menjadi basis penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang ekonomi, pemberdayaan UMKM, maupun program perlindungan sosial.
Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah diketahui, termasuk kondisi UMKM, maka program yang disiapkan pemerintah akan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan profil data tersebut," katanya.
Karena itu, ia berharap seluruh masyarakat Jawa Timur bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sebenarnya.
Menurutnya, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan maupun bantuan pemerintah yang akan diberikan.
"Jangan sampai ada satu pun masyarakat yang terlewat. Database harus lengkap supaya ketika ada program pemerintah maupun bantuan sosial, semuanya bisa tepat sasaran," tegasnya.
Adhy menambahkan, hasil sensus nantinya juga akan menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil ekonomi, mulai dari desil satu hingga desil sepuluh.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat memfokuskan berbagai program pengentasan kemiskinan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Nanti akan terlihat klasifikasi desil satu sampai desil sepuluh. Tadi kalau melihat hasil pendataan saya masuk desil sepuluh. Yang penting bagi pemerintah adalah bagaimana melihat masyarakat pada strata terbawah untuk dientaskan melalui program yang sesuai kebutuhannya," ungkapnya sambil tersenyum.
Ia juga memastikan data yang diberikan masyarakat tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan statistik.
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi ekonomi, termasuk penghasilan maupun jenis usaha yang dimiliki.
"Sampaikan data apa adanya, riil. Berapa penghasilan, punya usaha apa, nanti akan dicek. Tidak ada kaitannya dengan urusan lain. Ini semata-mata agar data yang kita miliki benar-benar akurat," katanya.
Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Berujung Perusakan, Sekdaprov Jatim Sesalkan Kerusakan Gedung Negara Grahadi
Menanggapi masih adanya warga yang menolak didata, Adhy meminta seluruh aparat pemerintah daerah, mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
Menurutnya, penolakan umumnya terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum memahami manfaat pendataan tersebut.
"Kalau masyarakat memahami manfaatnya, justru mereka ingin didata. Karena ini kesempatan agar kondisi ekonominya tercatat dan menjadi dasar pemerintah menyusun berbagai program," ujarnya.
Ia berharap media juga ikut membantu menyosialisasikan pentingnya sensus ekonomi agar partisipasi masyarakat semakin tinggi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan hingga awal Juli progres pendataan di Jawa Timur telah melampaui 20 persen.
BPS menargetkan dalam dua hingga tiga hari ke depan capaian tersebut meningkat hingga sekitar 25 persen.
Untuk menyukseskan sensus, BPS mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang setiap hari melakukan pendataan secara langsung ke rumah-rumah warga di seluruh Jawa Timur.
"Setiap hari kami melakukan pemantauan. Kalau ada petugas yang mengalami kendala di lapangan, kami segera lakukan pengawasan dan pendampingan. Begitu pula jika ada penolakan warga, kami berkoordinasi dengan aparat setempat agar masyarakat memperoleh penjelasan yang benar," kata Herum.
Baca juga: Khofifah Ajak Warga Jatim Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Ia mengakui respons masyarakat memang beragam ketika pertama kali menerima petugas sensus.
Sebagian warga sempat merasa curiga, namun setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan pendataan, mereka akhirnya bersedia memberikan informasi.
"Petugas sudah kami bekali penjelasan yang lengkap. Biasanya setelah diberikan pemahaman, masyarakat mau didata karena menyadari manfaatnya bagi pembangunan," jelasnya.
Herum menegaskan sensus ekonomi tidak hanya mencatat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lain seperti pendidikan, pekerjaan hingga kondisi penyandang disabilitas.
Seluruh data tersebut akan menjadi basis data nasional yang sangat penting dalam penyusunan program pembangunan ekonomi maupun sosial di masa mendatang.
Apabila masih terdapat warga yang merasa belum didata, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat setempat atau petugas BPS agar dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan, dalam satu rumah tangga tidak seluruh anggota harus diwawancarai secara langsung. Cukup satu anggota keluarga yang memahami kondisi seluruh penghuni rumah dapat mewakili proses pendataan.
"Misalnya dalam satu rumah ada lima orang, cukup kepala keluarga atau anggota yang mengetahui kondisi seluruh keluarga memberikan informasi. Jadi tidak harus seluruh penghuni diwawancarai satu per satu," pungkasnya. (pps)
Editor : Redaksi