MERAHPUTIH I SURABAYA – Ancaman pergerakan tanah akibat luapan lumpur di luar tanggul titik 10D Desa Siring, Kecamatan Porong, kembali menjadi perhatian serius. Selain berpotensi mengganggu kawasan permukiman, kondisi tersebut juga dinilai membahayakan jalur kereta api Sidoarjo–Porong karena berisiko mengalami penurunan tanah (subsidence).
Mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengevaluasi kondisi lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganan.
Baca juga: PII Jatim Siapkan Langkah Strategis, Perkuat Peran 2.500 Insinyur Dukung Pembangunan Daerah
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan bahwa titik yang menjadi perhatian utama bukan berada tepat di rel kereta, melainkan pada struktur tanah penyangga di sekitarnya. Menurutnya, kondisi tersebut tetap harus diwaspadai karena berpotensi memengaruhi stabilitas jalur rel.
"Memang bukan relnya langsung yang mengalami penurunan, tetapi area di dalamnya. Yang kita khawatirkan adalah rel yang searah atau berdekatan dengan titik tersebut ikut terdampak subsidence," ujarnya.
Ia menegaskan, keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah mitigasi melalui penguatan aspek operasional sambil terus memantau perkembangan kondisi tanah di sekitar lokasi terdampak.
Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas perjalanan kereta api tetap berjalan dengan aman tanpa mengabaikan potensi risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu akibat perubahan struktur tanah.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pengembangan jalur alternatif. Rencana itu mencakup pembangunan lintasan baru yang menghubungkan kawasan Gunung Gangsir dengan Tulangan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap jalur eksisting yang berada di wilayah rawan.
Menurut Nyono, pembangunan jalur alternatif bukan hanya untuk menghadapi kondisi darurat saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan infrastruktur transportasi perkeretaapian di Jawa Timur.
"Dengan penguatan operasional saat ini serta rencana rekayasa rute di masa depan, diharapkan efisiensi dan keamanan perjalanan kereta api di wilayah Jawa Timur tetap terjaga secara optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya DJKA, Denny Michels Adlan, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalur alternatif sebenarnya telah dikaji sejak beberapa tahun lalu.
Menurut Denny, kelanjutan proyek tersebut masih menunggu hasil evaluasi terhadap perkembangan kondisi bencana lumpur di kawasan Porong. Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi pembangunan benar-benar menjadi solusi yang tepat berdasarkan kondisi lapangan.
Baca juga: Khofifah Ajak UMKM Jatim Bidik Pasar Halal Global Lewat Diaspora di Hong Kong
"Pastinya kita harus lihat dulu apakah perkembangan dari bencana ini arahnya ke sana atau tidak. Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang ini clear aman, kita teruskan. Karena pada saat pandemi ini sempat berhenti. Tadinya kita sempat melakukan pembebasan lahan sudah berjalan sekitar hampir kurang lebih 5 kilometer dan kita masih butuh sekitar total itu 20 kilometer," jelasnya.
Ia menambahkan, apabila proyek tersebut kembali dilanjutkan, pemerintah masih harus menyelesaikan pembebasan lahan sepanjang sekitar 15 kilometer lagi sebelum konstruksi dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DJKA, serta instansi terkait diharapkan mampu menghasilkan solusi komprehensif agar jalur kereta api di kawasan Porong tetap aman digunakan. Selain menjaga keselamatan perjalanan penumpang dan distribusi logistik, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak jangka panjang bencana lumpur terhadap infrastruktur strategis nasional.(pps)
Editor : Redaksi