HMI dan GMKI Ambon Unjuk Rasa Tuntut Transparansi Dana Covid-19

harianmerahputih.id
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/6). (FOTO: HMP/boy)

MERAHPUTIH|MALUKU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Jumat (19/6). Mereka menuntut transparansi anggaran dana covid-19 dan menolak pelaksanaan PSBB. 

Aksi ini dikoordinatori oleh Muhammad Rumakevin dan  Ramadan Mubarak. Di depan Kantor Gubernur, para mahasiswa minta untuk bertatap muka dengan orang tertinggi di Provinsi Maluku guna meminta penjelasan terkait tuntutan mereka.

Baca juga: Bandara Pattimura Ambon Wujudkan Kepedulian Lewat Program “Injourney Airport Sehat” di Negeri Hatu

Selain itu, mereka juga menuntut Pemerintah Provinsi Maluku untuk memfasilitasi para calon siswa TNI yang tidak lulus seleksi untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

"Serta meminta penjelasan tentang 39 tenaga kerja PT Maxima yang masuk ke ambon melalui jalur tikus," katanya.

Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang akhirnya menemui para mahasiswa pukul 12.05 WIT. Namun massa aksi tidak terima dan tetap meminta agar mereka melakukan tatap muka dengan Gubernur Maluku.

Baca juga: Dugaan Money Politik Warnai Sidang Sinode ke-39 Gereja Protestan Maluku

Oleh karena Gubernur Maluku Murad Ismail tidak berada di kantor, maka para pendemo akhirnya menerima Sekda Maluku selaku perpanjangan tangan dari Gubernur Maluku.

Di hadapan para pendemo, Kasrul Selang mengatakan, calon siswa TNI yang akan dikembalikan harus dicek dulu kesehatannya. "Sebelum (calon siswa TNI) dikembalikan ke daerah asal, terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan kesehatan berupa rapid test, sesuai prosedur standar protokol covid -19," tuturnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Hadiri HUT Ke-20 IKEMAL di Papua

"Kami dari pemerintah Provinsi Maluku sudah menyurati secara resmi kepada pemerintah kabupaten kota masing-masing dan sudah ditanggapi. Kita semua setuju menyetujui untuk dipulangkan. Namun dari hasil rapied tes ditemukan sebanyak tujuh orang hasilnya reaktif. Sehingga pemerintah kabupaten setempat menolak untuk para calon siswa tersebut dipulangkan dengan alasan tidak membawa virus kepada masyarakat setempat," imbuhnya.

Sayang, dalam pertemuan itu, Sekda belum menanggapi tuntutan para mahasiswa terkait transpransi dana covid-19, penolakan penerapan PSBB, dan menegenai 39 tenaga kerja PT Maxima yang masuk ke Ambon lewat jalur tikus. (boy/lmi)

Editor : Tukiman Sarmijan

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru