MERAH PUTIH | Jakarta - Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang tidak percaya dengan pandemi virus corona (COVID-19). Mereka justru percaya penyebaran virus mematikan itu sebagai konspirasi atau rekayasa.
Demikian diungkapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/7/2020).
"Masih ada sejumlah pihak yang menganggap COVID-19 ini konspirasi, COVID-19 ini rekayasa. Padahal kita semua sudah tahu bahwa korban jiwa di tanah air sudah melampaui angka 3.500, bahkan di dunia sudah melampaui angka 550 ribu jiwa, jadi ini nyata, ini fakta," papar Doni.
Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi menyoroti meningkatnya kasus positif di Indonesia dengan total kasus 75.699. "Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul memahami ini, menyampaikan pesan-pesan bahwa COVID-19 ini, mohon maaf ibaratnya adalah malaikat pencabut nyawa bagi mereka yang rentan," lanjut Doni.
Untuk menekan penambahan kasus positif tersebut, menurut Doni, Presiden Jokowi meminta ada sosialisasi yang efektif, masif dan melibatkan seluruh komponen dengan kearifan lokal. "Para antropolog, sosiolog termasuk psikolog, tokoh-tokoh masyarakat khususnya para ulama ini juga menjadi penekanan bapak Wakil Presiden untuk melibatkan para ulama di seluruh daerah agar seluruh program sosialisasi ini bisa betul-betul dipahami dengan baik," ungkap Doni.
Senada dengan Doni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan edukasi yang lebih intensif dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal diminta untuk segera dilakukan.
"Agar mudah ditangkap dan dipahami masyarakat karena itu keterlibatan para ilmuwan terutama ilmuwan sosial seperti antropolog dan sosiolog dan pakar kependudukan juga perguruan tinggi harus terlibat, termasuk pemuka agama agar sosialisasi pesan-pesan tentang penanggulangan COVID-19 betul-betul bisa diterima," kata Muhadjir.
Terkait dengan rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, Presiden Jokowi menurut Muhadjir memberi arahan akan mempertegas sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. "Sedangkan bagaimana 'legal standingnya' masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait.
Intinya Presiden melihat himbauan sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan.
"Mohon masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan Presiden menandakan bahwa betapa sangat tingginya risiko yang masih dihadapi Indonesia terhadap COVID-19," jelas Muhadjir.
Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyebut telah memeriksa 13.100 spesimen. Total 1.074.467 spesimen telah dites. Pemeriksaan ini mendeteksi kasus-kasus baru virus corona di tengah masyarakat. "Kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang sehingga totalnya menjadi 76.981 orang," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus korona Achmad Yurianto di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin (13/7).
Yurianto memerinci sebaran kasus baru korona. DKI Jakarta melaporkan 281 kasus baru dengan 208 sembuh, Jawa Timur melaporkan 219 kasus baru dengan 268 sembuh, Sulawesi Selatan 124 kasus baru dengan 259 sembuh, dan Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 30 sembuh. Sedangkan Papua 98 kasus baru dengan sembilan sembuh dan Jawa Barat 83 kasus baru dengan 19 sembuh.
"Kasus positif yang kita dapatkan dalam beberapa minggu terakhir ini adalah kasus yang kita dapatkan dari hasil tracing yang dilakukan secara masif dengan disertai upaya pemeriksaan laboratorium secara masif sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus-kasus yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit," papar Yurianto. (jta/ant/red)
Editor : Ali Mahfud