MERAH PUTIH|Surabaya – Pantas saja Presiden Jokowi bakal membubarkan Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS). Tak hanya gagal mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. Untuk merawat jembatan Suramadu saja, masih dikeluhkan publik. Padahal, anggaran yang digelontorkan mencapai ratusan miliar setiap tahunnya.
Ini menjadi ironis, mengingat Jembatan Suramadu ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Namun yang menjadi sorotan tak hanya BPWS. Namun juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII. Sebab, perawatan Jembatan Suramadu dilakukan oleh BBPJN melalui Satker-nya.
Informasi yang diperoleh Harian Merah Putih, Senin (3/8/2020), tahun 2020 ini anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu mencapai Rp 96 miliar. Ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 54 miliar. Sumber anggaran ini dari APBN yang dikelola BBPJN VIII. Ada beberapa komponen dalam pemeliharan tersebut. Namun yang menjadi prioritas utama di antaranya pengaspalan jalan, pergantian bearing pad atau karet bantalan jembatan, tiang pancang Jembatan serta pergantian lampu penerangan jalan umum (PJU).
Untuk diketahui, panjang Jembatan Suramadu 5.438 meter. Ini belum termasuk akses jalan di sisi Surabaya dan sisi Madura. Sebab di kedua sisi ini akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun hingga 12 tahun terakhir sejak Jembatan Suramadu diresmikan, KEK belum terwujud. Padahal, KEK digadang-gadang sebagai proyek untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.
Jangankan KEK, perawatan jembatan Suramadu masih dikeluhkan masyarakat yang setiap harinya melintasi jembatan ini. Padahal jembatan ini menjadi jalur favorit warga yang akan menuju ke Pulau Madura maupun Surabaya. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo membebaskan biaya masuk jembatan Suramadu bagi roda dua maupun roda empat.
Namun, sayang jalur Suramadu itu tak sedikit memakan korban bagi pengendara roda dua, lantaran kurangnya perawatan jalan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Mujib warga Bangkalan, Madura. Pria yang keseharianya berjualan di setelah pintu keluar jembatan Suramadu arah Madura itu mengaku bahwa memang banyak jalan yang berlubang di sepanjang jembatan Suramadu.
"Ya memang banyak lubang ketika kita lewat jembatan Suramadu, baik itu dari arah Surabaya atau dari arah Madura," kata Mujib kepada Harian Merah Putih, Senin (3/8/2020).
Mujib berharap agar pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan perawatan jalan akses jembatan Suramadu segera melakukan perbaikan, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas. "Ya harapan kami pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak, agar mengurangi risiko kecelakaan. Apalagi jalur roda dua itu kan sempit, jadi kalau pengendara tiba-tiba banting setir untuk menghindari jalan berlubang tentunya sangat bahaya sekali," ungkap pria yang sering melakukan perjalanan Surabaya-Madura itu.
Sementara itu, Ahmad warga Sukolilo Bangkalan malah mengeluhkan terkait lambatnya penanganan korban kecelakaan yang terjadi di jembatan Suramadu. Menurutnya, penanganan korban kecelakaan berbeda ketika masih diberlakukan pembayaran ketika melintas di jembatan Suramadu.
Ia mengisahkan, pada bulan Ramadhan kemarin tetangganya ada yang mengalami kecelakaan di jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura itu.
Karena lambatnya mobil ambulan, akhirnya nyawa tetangganya itu tidak dapat tertolong. "Kalau saya mengeluh tentang kurang cepatnya penanganan korban kecelakaan. Karena sekarang tidak ada ambulan yang siaga. Beda dulu ketika masih bayar, penanganan korban kecelakaan sangat cepat karena ada petugas dari kepolisian dan ambulance yang selalu siaga. Kalau sekarang kan ndak ada. Wong tetangga saya kemarin ditolong oleh ambulance yang ada di Pos Covid-19, dan itupun datangnya lama sekali, sehingga nyawa tetangga saya tidak dapat ditolong," keluhnya.
Dikritik DPRD
Menanggapi hal itu, Mathur Husyairi, anggota DPRD Jatim angkat bicara terkait kinerja BPWS dan BBJN VIII. Menurut Mathur pejabat di BPWS itu merupakan pejabat afkiran. "Memang kinerja BPWS dalam melakukan perawatan jembatan Suramadu ya begitu, karena pejabat di sana kan afkiran semua dari Kementerian PUPR, dan statusnya juga masih Plt semua, jadi masalah pokoknya ada di pusat," kata Mathur Kepada Harian Merah Putih, Senin (3/8/2020).
Mathur mengambil contoh seperti ada beberapa lampu jembatan yang mati, serta banyaknya jalan berlubang, khususnya di jalur roda dua. Ditambahkan Mathur, jangan sampai karena telah dibebaskanya biaya lewat di jembatan Suramadu jadi tidak ada perawatan.
"Sampean lihat sendiri aja seperti lampu ada beberapa yang mati tapi dibiarkan dan tidak diganti, terus jalan di lajur roda dua itu ada yang lubang, ini kan bahaya bagi pengendara motor yang melintas di jembatan Suramadu, jangan sampai setelah tidak adanya pembayaran masuk tol Suramadu dijadikan alasan untuk tidak melakukan perawatan," ungkap anggota dewan asal Bangkalan ini.
Disinggung terkait wacana Presiden Joko Widodo yang akan membubarkan BPWS karena dinilai tidak efektif mengembangkan wilayah Madura, Mathur menyatakan bahwa dia tidak begitu ambil pusing.
Namun, Mathur menegaskan bahwa yang terpenting memang ada upaya Presiden untuk membangun Pulau Madura. "BPWS mau dibubarkan atau tidak saya tidak ambil pusing, yang penting ada upaya Presiden untuk memajukan perekonomian Madura, jangan sampai karena kalah sedikit suara di Pulau Madura dalam Pemilu kemarin, Presiden jadi enggan membangun perekonomian Madura," cetusnya.
Wacana Pembubaran
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo melontarkan wacama pembubaran tim kerja, badan atau komite yang tumpang tindih dan memperlambat birokrasi. Tjahjo pun membocorkan lembaga yang akan dibubarkan selanjutnya. Salah satunya adalah Badan Pengelola Jembatan Suramadu, yang keberadaannya dianggap tumpang tindih. Pernyataan Tjahjo ini mengarah ke Badan Pelaksana BPWS yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak.
"Saya ambil contoh, sebuah jembatan penyeberangan antara Surabaya-Madura (Jembatan Suramadu, red). Itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Kabupaten Sumenep, ikut terlibat dalam sebuah jembatan penyeberangan Surabaya-Madura. Tapi di luar 3 Pemerintah Daerah masih kurang, ditambah lagi Badan Pengelola Jembatan Suramadu, belum lagi Kementerian PUPR juga masuk dalam peran-peran tersebut," ungkap Tjahjo.
Sementara itu, informasi yang diperoleh Harian Merah Putih, tahun anggaran 2020 ini BPWS mendapat alokasi Rp 215.921.503.000 dari APBN. Dari jumlah itu, sebesar Rp 167.158.116.000 (77,42 persen) untuk pembangunan proyek fisik. Sedang Rp 48.763.387.000 (22,58 persen) untuk biaya operasional kantor dan pengembangan SDM.
Salah satu proyek yang saat ini jadi fokus BPWS adalah percepatan pembangunan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM). Nantinya di KKJSM ini akan dibagun Indonesia Islamic Science Park (IISP). Namun proyek ini membutuhkan lahan 101 hektare. (her/int/red)
Editor : Ali Mahfud