Pemprov Jatim Genjot Ribuan Sumur Bor, Antisipasi Kemarau Panjang 2026

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tancap gas memperkuat ketahanan air menghadapi ancaman kemarau panjang 2026. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 unit sumur bor telah dioperasikan, dan pada tahun ini ditargetkan tambahan 1.800 unit baru untuk memperluas jangkauan pasokan air di berbagai wilayah rawan kekeringan.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, pembangunan sumur bor menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi mitigasi bencana kekeringan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat, khususnya di daerah lumbung pangan, tetap terpenuhi saat musim kemarau mencapai puncaknya.

“Sumur bor menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim. Tahun ini saja ada 1.800 unit yang dibangun untuk memperkuat cadangan air,” ujar Emil di Surabaya, Selasa (7/4).

Tak hanya mengandalkan sumur bor, Pemprov Jatim juga memaksimalkan fungsi bendungan sebagai tandon air cadangan. Sejumlah bendungan di wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, hingga Bojonegoro disiapkan untuk menampung air dalam jumlah besar guna mendukung kebutuhan irigasi dan konsumsi masyarakat.

Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi kekeringan diprediksi merata di berbagai wilayah strategis, terutama kawasan lumbung pangan. Mulai dari Banyuwangi di ujung timur, kawasan Pantura, hingga wilayah Mataraman seperti Ngawi dan Madiun diperkirakan akan terdampak.

“Kerawanan kekeringan ini relatif merata. Wilayah-wilayah lumbung padi tentu akan sangat terpengaruh jika tidak diantisipasi dengan baik,” jelasnya.

Selain persoalan air, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emil menekankan pentingnya respons cepat di lapangan, termasuk upaya pemadaman dini sebelum api meluas ke area yang sulit dijangkau.

“Mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sejak awal, sebelum api menjalar ke lereng-lereng yang sulit diakses,” tegasnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas produksi pangan, Pemprov Jatim memberi perhatian khusus pada lima daerah utama yang menjadi penopang ketahanan pangan, yakni Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Wilayah-wilayah ini dipetakan memiliki titik-titik rawan kekeringan yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.

Meski demikian, Emil menyebut hampir seluruh wilayah di Jawa Timur memiliki potensi dampak kekeringan yang serupa. Perbedaannya hanya terletak pada waktu terjadinya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur mulai berlangsung pada April dan akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

“Sebagian wilayah mungkin sudah mulai merasakan dampak sejak Juni, tapi puncaknya diperkirakan terjadi serentak pada Agustus,” ungkapnya.

Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Jatim berharap dampak kekeringan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjaga stabilitas pasokan air dan ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin tidak menentu.(pps)

Editor : Redaksi