Gelombang Pensiun Guru Mengguncang, Pemprov Jatim Siapkan Rekrutmen ASN Besar-Besaran 2026

MERAHPUTIH I SURABAYA — Sektor pendidikan di Jawa Timur tengah menghadapi tantangan serius. Gelombang pensiun tenaga pendidik dalam jumlah besar dipastikan akan terjadi sepanjang tahun ini, memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat menyiapkan langkah antisipatif. Salah satu strategi yang disiapkan adalah membuka formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 dengan prioritas utama pada tenaga guru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengungkapkan bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang memasuki masa purna tugas mencapai angka signifikan, yakni 2.647 orang. Dari total tersebut, sekitar 1.300 di antaranya merupakan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan di berbagai daerah.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan alarm serius bagi keberlangsungan sistem pendidikan. Kekosongan guru dalam jumlah besar berpotensi mengganggu proses belajar mengajar jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan terukur.

“Penambahan guru tidak bisa dihindari karena pendidikan adalah layanan dasar. Kami sedang menghitung formasi untuk menggantikan mereka yang pensiun,” ujar Indah Wahyuni usai menghadiri upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (5/5).

Langkah pembukaan formasi ASN 2026 ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Jatim untuk menjaga kesinambungan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah daerah menyadari bahwa kekurangan tenaga pendidik bukan hanya berdampak pada rasio guru dan siswa, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu pembelajaran jika tidak segera ditangani.

Dalam konteks ini, sektor pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan kebutuhan ASN tahun depan. Penambahan guru dinilai krusial untuk memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan tetap berjalan optimal, terlebih di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tidak hanya fokus pada rekrutmen ASN baru, Pemprov Jatim juga tengah menyusun skema penataan tenaga non-ASN. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik secara lebih fleksibel, tanpa mengabaikan aspek legalitas dan kesejahteraan tenaga pengajar.

Namun demikian, BKD Jatim menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen akan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak akan ada jalur khusus maupun perlakuan istimewa bagi pihak tertentu, meskipun kebutuhan tenaga guru dalam kondisi mendesak.

“Tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama. Semua harus melalui seleksi sesuai ketentuan. Kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk merumuskan skema yang tepat bagi guru non-ASN sebelum diajukan ke Kemenpan RB,” tegas Indah Wahyuni.(pps)
 

Editor : Redaksi