MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan langkah cepat dalam merapikan struktur birokrasi dengan melantik 78 pejabat di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026). Pelantikan ini mencakup tujuh pejabat eselon II dan 71 pejabat eselon III serta IV sebagai bagian dari akselerasi kinerja pemerintahan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran, melainkan strategi menjaga kesinambungan organisasi di tengah sejumlah pejabat yang mendekati masa pensiun. Penataan ini juga diarahkan untuk menyiapkan regenerasi sekaligus memperkuat fungsi pembinaan internal.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tahan Gejolak Harga, Pasar Murah Digelar Rutin Usai Lebaran
Menurutnya, kebutuhan akan birokrasi yang responsif menjadi alasan utama penataan tersebut. Setiap posisi diisi berdasarkan kompetensi, dengan target kerja yang jelas dan terukur.
“Rotasi ini bagian dari percepatan kinerja. Semua harus sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Eri menekankan, orientasi utama seluruh pejabat adalah pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa loyalitas aparatur sipil negara harus sepenuhnya ditujukan kepada masyarakat, bukan kepada individu pimpinan.
Ia juga memberi penekanan pada penyelesaian persoalan warga di tingkat bawah, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga akses pendidikan. Program seperti Kampung Pancasila diminta menjadi ujung tombak penyelesaian masalah di lingkungan RW.
Dalam arahannya, Eri turut menyoroti pentingnya budaya kerja produktif. Ia meminta seluruh jajarannya meninggalkan pola kerja administratif tanpa hasil nyata, dan beralih pada sistem kerja berbasis output dan outcome.
Baca juga: Pemkot Surabaya Terapkan WFH Setiap Jumat, ASN Wajib Kerja Bakti Dua Kali Sepekan
“Tidak ada lagi kerja tanpa hasil. Semua harus terukur,” tegasnya.
Pemkot Surabaya sendiri memilih berhati-hati dalam pengisian jabatan strategis. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan secara definitif.
Evaluasi kinerja akan dilakukan rutin setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan capaian dalam tiga bulan dipastikan akan diganti.
Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Penggunaan Gawai Anak, Tindak Lanjut Kebijakan Nasional PP TUNAS
Mulai 7 April 2026, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal. Di antaranya penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah. Seluruh program tersebut wajib didukung sistem satu data yang akurat.
“Camat dan lurah harus bergerak cepat. Target penyelesaian maksimal satu minggu,” ujarnya.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik antara lain Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.(sub)
Editor : Redaksi